Wali Kota Jakarta Selatan Marullah mengintruksikan lurah dan camat untuk mencari oknum mafia tanah dan anggaran yang menyebabkan terblokirnya rekening warga penerima dana kompensasi dari Dinas Sumber Daya Air (SDA) Pemprov DKI.
"Saya minta lurah dan camat cari juga kalau ada oknum yang disebutkan dalam berita itu," ujarnya saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Senin (10/12).
Marullah mengaku tahu akan permasalahan tersebut dan sudah mengingatkan jauh hari agar segera dicairkan dana kompensasi agar tidak disalahgunakan pihak-pihak yang ingin meraup keuntungan.
"Saya minta Bank DKI selesaikan bersama-sama dengan terutama sebenarnya SDA. SDA harus buru-buru jangan tertunda-tertunda. Saya sudah dari lama katakan kalau sudah bisa diselesaikan ya selesaikan buru-buru, kalau tidak jadinya terjadi begini," jelasnya.
Marullah pun sudah bertemu dengan Unit Pelayanan Terpadu Suku Dinas SDA Jakarta agar segera menyelesaikan permasalahan tersebut.
Praktik mafia tanah dan mafia anggaran pembayaran ganti rugi lahan masih marak terjadi di instansi Pemprov DKI Jakarta.
Sebagaimana dialami Sanah binti Haji Entong bersama keluarganya dan puluhan warga Pejaten, Pasar Minggu. Tak kurang dari 28 ahli waris pemilik lahan, tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain belum nendapatkan haknya berupa uang ganti rugi dari Dinas SDA atas Program Pembebasan dan Normalisasi Ciliwung. Diperkirakan dana yang belum dicairkan sebesar Rp 7 miliar.
[wah]
