Berita

Fadli Zon/Net

Politik

Kasus Dhani dan Habib Bahar Lengkapi Penindasan Hak Sipil Di Era Jokowi

SENIN, 10 DESEMBER 2018 | 15:25 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Tingkat kebebasan berpendapat, penegakan HAM, dan demokrasi di era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mengalami kemunduran.

Hal itu bisa dilihat dari kasus yang dialami musisi Ahmad Dhani dan pendakwah Habib Bahar bin Smith. Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai kedua kasus ini merupakan bukti nyata penindasan terhadap hak sipil.

“Itu penindasan terhadap hak sipil dan hak-hak dasar lain dalam berdemokrasi,” ungkap Fadli di gedung DPR, Jakarta, Senin (10/12).


Pemerintah Jokowi telah membatasi kebebasan berpendapat bagi warga negaranya. Padahal kebebasan berpendapat telah diatur oleh Konstitusi kita.

“Faktor turunnya kebebasan sipil akibat kontrol dan pembatasan kebebasan berpendapat oleh pemerintah,” terang waketum Partai Gerindra itu.

Hasilnya, kini kebebeasan sipil Indonesia turun status. Freedom Hause menyebut Indonesia yang sebelumnya tergolong sebagai negara bebas (free), kini menjadi negara bebas sebagian (partly free) di tahun 2018.

“Ini sebuah kemunduran yang agak memalukan. Sebab, sebagai pembanding, pada saat bersamaan negara seperti Timor Leste saja peringkatnya naik dari ‘partly free’ menjadi ‘free’,” pungkasnya. [ian]

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

BKSAP DPR Dukung Menlu Arrmanatha Perkuat Diplomasi Bebas Aktif

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:26

Korea Utara Uji Coba Rudal Berteknologi AI, Terbang Sejauh 1.000 Km

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:10

Kuota Internet Kok Masih Hangus? Ini Penjelasan Komdigi

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:01

Banggar DPR Tekankan Disiplin Fiskal di Tengah Belanja Negara Rp4.106 Triliun

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:53

RUU Migas Ditargetkan Rampung 22 Oktober, DPR Ingatkan Pembahasan Harus Cermat

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:13

Kemenko PM Dorong Kolaborasi Dunia Usaha untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:09

Rangkap Jabatan Bahlil Harus Dimaksimalkan untuk Selaraskan Kebijakan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:05

KPK Ungkap Ada Setoran dari Kantah ke Tingkat Pusat ATR/BPN

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:36

Sequis Life Digugat Rp1,27 Miliar ke PN Jakarta Selatan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:28

AS Usir Dua Delegasi Iran Setelah Sidang Umum PBB

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:17

Selengkapnya