Berita

Fadli Zon/Net

Politik

Kasus Dhani dan Habib Bahar Lengkapi Penindasan Hak Sipil Di Era Jokowi

SENIN, 10 DESEMBER 2018 | 15:25 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Tingkat kebebasan berpendapat, penegakan HAM, dan demokrasi di era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mengalami kemunduran.

Hal itu bisa dilihat dari kasus yang dialami musisi Ahmad Dhani dan pendakwah Habib Bahar bin Smith. Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai kedua kasus ini merupakan bukti nyata penindasan terhadap hak sipil.

“Itu penindasan terhadap hak sipil dan hak-hak dasar lain dalam berdemokrasi,” ungkap Fadli di gedung DPR, Jakarta, Senin (10/12).


Pemerintah Jokowi telah membatasi kebebasan berpendapat bagi warga negaranya. Padahal kebebasan berpendapat telah diatur oleh Konstitusi kita.

“Faktor turunnya kebebasan sipil akibat kontrol dan pembatasan kebebasan berpendapat oleh pemerintah,” terang waketum Partai Gerindra itu.

Hasilnya, kini kebebeasan sipil Indonesia turun status. Freedom Hause menyebut Indonesia yang sebelumnya tergolong sebagai negara bebas (free), kini menjadi negara bebas sebagian (partly free) di tahun 2018.

“Ini sebuah kemunduran yang agak memalukan. Sebab, sebagai pembanding, pada saat bersamaan negara seperti Timor Leste saja peringkatnya naik dari ‘partly free’ menjadi ‘free’,” pungkasnya. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya