Berita

Suhardi Alius dan Paul Folley /Humas BNPT

Pertahanan

RI-Australia Perpanjang Kerja Sama Penanggulangan Terorisme

SENIN, 10 DESEMBER 2018 | 08:20 WIB | LAPORAN:

Indonesia kembali menjalin kerja sama dengan Australia melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) lewat penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) di Yogyakarta, pekan lalu.

Kerja sama ini diharapkan dapat memberikan dampak signifikan bagi hubungan kedua negara dalam menanggulangi terorisme dan ekstrimisme berbasis kekerasan.

Penandatangan MoU dilakukan oleh Kepala BNPT, Komjen Pol Suhardi Alius dan Duta Besar untuk Penanggulangan Terorisme Australia, Paul Folley serta disaksikan perwakilan dari lembaga-lembaga terkait penanggulangan terorisme di Indonesia, antara lain BIN, Kemenko Polhukam, PPATK, Kementerian Luar Negeri, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Bais TNI, dan Densus 88.


Kepala BNPT mengatakan penandatangan ini merupakan perpanjangan dari kerja sama bilateral dengan Australia yang sudah pernah dilakukan di tahun 2015.

"Hari ini kita perpanjang kerja sama bilateral Indonesia dan Australia sekaligus saling bertukar informasi dan pandangan terkait dengan penanggulangan terorisme di masing masing negara," kata  Suhardi.

Ia juga mengatakan bahwa faktor-faktor pencegahan lebih diutamakan ketimbang faktor penegakkan hukum sehingga dibutuhkan pertukaran informasi di antara kedua negara yang melibatkan berbagai macam kementerian dan lembaga. Hal ini akan sangat membantu kedua negara dalam hal pencegahan dan identifikasi jaringan terorisme.

"Tidak ada satupun negara yang imun terhadap terorisme. Oleh karena itu, kita butuh kerja sama baik secara bilateral, regional, maupun global dan ini kita sudah lakukan bersama dengan Australia," jelas Komjen Suhardi Alius.

Pertemuan bertema "Consultation and Signing Ceremony of the MoU on Countering Terrorism and Violent Extremism" ini juga membahas beberapa agenda, antara lain strategi nasional penanggulangan terorisme, UU Terorisme Indonesia terbaru, penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan, dan pendanaan terorisme.

Sementara itu, Paul Folley mengatakan bahwa hubungan Indonesia dan Australia sudah berjalan dengan baik sampai di tahap kerja sama strategi komprehensif.

"Lewat diskusi tadi kita saling bertukar pengalaman dan kami sama sama setuju bahwa kita butuh pendekatan yang komprehensif dalam penanggulangan terorisme yang melibatkan masyarakat dan pemerintah," ujar Folley.

Dalam kesempatan ini, Paul Folley selaku ketua delegasi Australia juga memberikan selamat kepada Indonesia atas disahkannya UU Anti Terorisme yang baru. Ia berharap di bawah naungan UU tersebut kerja sama antar dua negara ini semakin kuat sehingga bisa terus menjaga Indonesia, Australia dan wilayah sekitarnya aman dari ancaman terorisme.[wid]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya