. Bukti rekaman terkait deal-deal proyek guna mengesahkan APBD Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar), Lampung membuat rapat persetujuan APBD 2019 heboh. Hujan intrupsi tak terhindari.
"Kami memiliki bukti dalam rekaman adanya deal-deal tersebut," ujar April Lizwar, anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat.
Menurut April, dalam rekaman yang dimiliknya, tercetus janji suap Rp50 juta dan bagi-bagi proyek senilai Rp500 juta untuk setiap wakil rakyat yang setuju pengesahan APBD 2019.
Kepada
RMOLLampung, Rabu (5/12), April mengatakan sudah menyuarakan adanya rekaman di rapat paripurna Selasa (4/12).
"Saya konsisten tak setuju terhadap tiga dari ratusan mata anggaran yang diajukan eksekutif. Ada deal-deal uang dan proyek untuk menyetujui ketiga proyek tersebut," ujarnya.
Namun April belum bersedia mengungkapkan lebih jauh isi rekaman yang dimilikinya.
"Sabar, jika kami bocorkan sekarang, hkhawatir melanggar UU IT," kata April.
Lebih jauh April mengatakan, secara prinsip pihaknya menyetujui rapat paripurna pengesahan APBD, namun tiga proyek yang terkait dugaan suap itu ditunda.
Basis Effendi, anggota dewan lainnya, membenarkan adanya rekaman deal-deal persetujuan terhadap ketiga proyek yang sempat ditolak bulat anggota DPRD.
"Mereka awalnya tidak mendukung, tiba-tiba balik badan mendukung," jelas Basis.
Ada 18 anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat yang menyetujui pengesahan ketiga proyek yang sempat ditolak pada Rapat Paripurna APBD 2019 Kabupaten Pesisir Barat, Selasa (4/12).
"Minus Fraksi PDI. Kalo April Lizwar ikut setuju jadi ada 19 wakil rakyat," ujar Basis.
Sementara tiga mata anggaran yang ditolak, yakni dana kelanjutan pembangunan kantor bupati senilai Rp35 miliar, meubelair DPRD Rp7,5 miliar, dan umroh Rp3 miliar.
Sebelumnya ada 13 anggota Banggar, minus Agus Cik, bulat menolak ketiga mata anggaran tersebut, Kamis (29/11). Ketika hendak disetujui lewat paripurna, Jumat (30/11), ruang rapat dikunci dan dipalang dua mobil dinas.
[yls]
