Biaya Distribusi BBM Satu Harga Seharusnya Ditanggung Pemerintah

Kebijakan bahan bakar minyak (BBM) satu harga yang diambil Presiden Joko Widodo dinilai telah merugikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dalam hal ini PT Pertamina.

Pakar komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing mengkritisi kebijakan BBM satu harga tersebut.

Diakuinya kebijakan semacam itu sebenarnya memang pro terhadap rakyat kecil. Namun, seharusnya Jokowi tidak membebankan kebijakan semacam itu kepada PT Pertamina.

"Bahan bakar satu harga merupakan suatu hal yang positif, tetapi bukan menjadi beban kepada BUMN itu sendiri. Pemerintah harus bayar," tegasnya dalam diskusi bertajuk ‘Pengelolaan BUMN di Era Pemerintahan Joko Widodo’ di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (4/12).

Biaya distribusi BBM ke Papua dan daerah lain yang terpencil harus dibiayai pakai APBN, bukan oleh PT Pertamina. Sebab, Pertamina merupakan salah satu perusahaan plat merah yang tugasnya untuk mencari keuntungan bagi negara.

"Sehingga akutansinya jelas, pemasukannya dan pengeluarannya," pungkasnya. [ian]