Berita

Politik

Catatan Berharga Di Balik Reuni 212

MINGGU, 02 DESEMBER 2018 | 15:02 WIB | OLEH: FUAD BAWAZIER

SAMPAI pukul 9 pagi massa yang belum sampai ke sekitar Monas masih banyak. Mereka nyangkut di stasiun KA Gondangdia, Depok, Di Taman Kota dll. Sedangkan yang sudah sampai ke  lokasi acara REUNI 212  menyatu sambung menyambung sampai ke Monas, sampai ujung Sudirman dan semua akses yang ke Monas.
 
Intinya, Massa Reuni 212 sampai ke Jl. Sudirman dan dari semua penjuru membludak melebihi th 2016. Jadi jelas jutaan yang hadir. Kita tunggu saja laporan “resmi” dan atau “rahasia” atau media partisan yang biasanya isinya palsu yang akan mendeskreditkan jumlah massa yang hadir sebagai puluhan ribu atau paling seratus  ribu saja.

Maklum selain utk menyenangkan bossnya, pengecilan ini juga utk menutupi laporan sebelumnya yang hanya memprediksi massa yang akan hadir paling 20.000an, dan kini ternyata meleset. Malu-maluin.


Ini juga pelajaran berharga bagi semua pihak yang selama ini berusaha keras utk menggagalkan acara Reuni 212 tahun 2018 ini. Macam macam cara dari yang halus sampai yang kasar, dari bujukan dan hadiah sampai tekanan, ancaman dan gangguan tranportasi, tetapi massa reuni tetap membludak.

Dan massa justru semakin solid, sabar, militan, matang dan tahu siapa2 yang ingin menggagalkan acara reuni 212. Kami melihatnya sebagai training untuk meningkatkan militansi umat. Sementara mereka yang ingin menggagalkan Reuni bukan saja menghabiskan banyak dana dan gelisah, tetapi semakin terkuak kartunya. Luar negeripun terus menyorot pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Bahkan sudah ada yang menilai atau mencemaskannya sebagai memasuki era repressif.

Ada juga yang menuduh bahwa massa yang hadir ke Reuni 212 dibayar Rp 100ribu perorang. Jelas ini tuduhan ngawur dan motifnya mudah ditebak, yaitu mereka ingin ngadakan tandingannya dan akan meminta pada sang bandar yang sedang galau agar disiapkan dana sekurangnya sama Rp 100ribu/orang. Projek ongkos!

Padahal ini aksi damai dan perwujudan demokrasi yang dijamin konstitusi UUD 1945. Mereka yang Reuni ini paham dan pendukung setia NKRI dan Pancasila dengan Bhineka Tunggal Ikanya, serta mempraktekkannya  tanpa koar koar.

Peserta REUNI 212 juga tahu sejarah lahirnya NKRI, Pancasila dan menjaga kerukunan, merawat kebangsaan dan menyadari betul arti kebersihan, ketertiban dan keamanan dalam berdemo. Bahkan yang hadir ke Reuni dari semua aliran, agama dan etnis. Tidak ada yang bayaran. Yang ada kesadaran.

Catatan penting lain adalah pertanyaan siapa sebenarnya motor penggerak Aksi Damai jutaan orang yang ditaksir melebihi jamaah haji di Padang Arafah? Tentu saja para ulama yang dulu juga menggerakkan Aksi Damai 411 dan 212 tentang penodaan agama, dengan tokoh sentralnya Habib Riziek Shihab (HRS). Aksi ini sekaligus sebagai pelajaran berharga:

Pertama, bagi mereka yang selama ini mendholimi HRS hingga Hijra ke Makkah. Ternyata HRS justru semakin di dengar, diikuti, dan di cintai umat. Sebaliknya terhadap ulama atau tokoh yang meninggalkan semangat dan cita cita 411 dan 212, yang dicuekin.

Kedua, bagi pengamat atau lembaga survey yang menganggap kekuatan 212 itu tidak ada apa apanya atau kecil dibandingkan dengan ormas ormas lama dan mapan, yang belum tentu mampu menghimpun massa dalam jumlah sebesar massa 212. Massa ini datang dengan ongkos sendiri, bukan bayaran.

ketiga, juga bagi tokoh, ulama dan ormas yang sering mengklaim sebagai “pemilik” massa yang datang ke Reuni adalah atas himbauan, arahan atau restunya. Kini saat mereka menghimbau tidak perlu datang ke Reuni 212, justru semakin banyak massa yang hadir. Massa ini sudah menemukan pemimpin atau ulama (baru) yang istikomah, yang dapat di percaya, yang tidak mudah tergoda duniawi.
4. It goes without saying, aspirasi politik 2019 merekapun jelas kemana.

Sekarang kita tahu siapa yang harus belajar dari siapa. Siapa yang harus menyontoh dan di contoh. Sing becik ketitik Sing olo kentoro. Siapa yang bohong, siapa yang jujur. Zaman berputar dan yang menang yang sabar dan benar. [***]
 

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Turbulensi Kepercayaan dalam Teropong Nobel Ekonomi

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 22:16

Jadi Tersangka KPK, Bupati Klaten Didepak PDIP

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:45

Kapolri Rangkul Ulama Jatim untuk Jaga Kamtibmas

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:32

Ilham Habibie hingga Chappy Hakim Dianugerahi Golden PIN INACA

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:02

DPR: Kehadiran Kapolri di BEI Sinyal Negara Serius Menegakkan Hukum

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 20:33

Ketua Gappura Minta DPR Turun Tangan Mediasi PHK dan GHS di Krakatau Steel

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:35

Walhi Soroti Tanggung Jawab Lintas Sektor dalam Penanganan Karhutla

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:28

Kementerian UMKM Pulihkan 908 Usaha Terdampak Bencana di Sumatera

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:51

Komjak Diminta Turun Tangan Teliti JPU di Kasus Febrie

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:30

Surati Presiden Prabowo, YLKI Minta Menteri Bahlil Dicopot

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 17:49

Selengkapnya