Berita

Prabowo Subianto/Net

Politik

Nasdem Minta Prabowo Berhenti Ngawur

MINGGU, 02 DESEMBER 2018 | 03:17 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia terus mengalami kemajuan. Di zaman Orde Baru, Indonesia memang sempat terpuruk. Tapi di era reformasi, Indonesia melejit dalam pemberantasan korupsi.

Dengan kata lain, korupsi yang marak diberantas di era saat ini merupakan cermin bahwa sistem telah berjalan dengan baik. Hal ini berbeda di zaman Orba. Saat itu, tidak ada lembaga pemberantas korupsi. Termasuk juga tidak ada keberanian masyarakat mengkritik korupsi.

Begitu kata Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya menanggapi pernyataan calon presiden, Prabowo Subianto yang menyebut korupsi di Indonesia seperti kanker stadium empat.    


“Prabowo harus bisa membedakan sistem yang berjalan di negara otoriter seperti zaman orde baru dan era demokrasi sekarang. Di Jaman orde baru jika ada orang yang berani kritik karena korupsi maka bisa-bisa orang tersebut akan dibungkam. Berbeda dengan sekarang yang semua harus transparan,” jelasnya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Sabtu (1/12).

Willy Aditya menguraikan, di era Orba semua serba tertutup dan absolut di tangan penguasa. Aparat keamanan, kata dia, bekerja atas perintah penguasa.

Setelah reformasi, semua itu mulai ditata ulang. KPK muncul sebagai garda terdepan memberantas korupsi.ormasi hal itu ditata ulang bahkan kita melahirkan KPK sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi bersama Kejaksaan dan Polri.

“Kalau Prabowo mau jujur, pemberantasan korupsi saat ini tentunya disebabkan keterbukaan dan pemisahan kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Apa penegak hukum jaman orde baru berani seperti sekarang?” tanyanya.

Atas alasan itu, dia meminta Prabowo untuk berhenti membuat sebaran hoax. Apalagi sebaran itu dilakukan di negara tetangga.

“Prabowo sebaiknya berhentilah menggunakan cara kampanye ngawur, dan berikanlah gagasan untuk pembanding,” tutupnya. [ian]

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

KPK Bekali Direksi BUMD DKI Pemahaman GCG dan BJR Cegah Risiko Hukum

Sabtu, 14 November 2026 | 00:28

Jangan Tergocek Manuver Politik Gibran Mundur

Sabtu, 14 November 2026 | 00:02

Amran Sulaiman, Puan hingga Anies Layak Jadi Wapres

Jumat, 13 November 2026 | 23:50

DPP KAMSRI Minta Prabowo Pertimbangkan Dasco jadi Wapres

Jumat, 13 November 2026 | 23:46

Dirut PT YVE Habitat Limo Dipolisikan

Jumat, 13 November 2026 | 23:22

Penggunaan Baterai sebagai Sumber Tenaga Kapal Belum Jadi Prioritas

Jumat, 13 November 2026 | 23:11

Aktivis Rizal Fadillah Meninggal Dunia di Bandung

Jumat, 13 November 2026 | 22:54

Prabowo Jamin Beasiswa Penuh bagi Anak Relawan Bencana yang Gugur

Jumat, 13 November 2026 | 22:37

PLN Perkuat Kemitraan Global untuk Percepat Program PLTS 100 GW dan Industri Hijau

Jumat, 13 November 2026 | 21:58

Respons Kemenkop, KB Bank Tegaskan Tidak Berencana Divestasi

Jumat, 13 November 2026 | 21:57

Selengkapnya