Berita

Eddy Soeparno/Net

Bisnis

Kendati Direvisi, Subtansi Paket Kebijakan Ekonomi ke-16 Tak Berubah

KAMIS, 22 NOVEMBER 2018 | 01:32 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

. Kendati pemerintah merevisi beberapa paket relaksasi usaha dalam paket kebijakan ekonomi ke-16, oposisi tetap menilai substansinya tidak berubah.

"Kami memberikan pernyataan kritis, karena menyentuh usaha-usaha yang notabene merupakan domain dari UMKM, yang itu eksistensinya terganggu jika pemodal besar masuk," kata Sekjen PAN Eddy Soeparno, Rabu (21/11).

Diketahui, paket kebijakan ekonomi ke-16 baru ini dikeluarkan pemerintah. Khususnya mengenai paket relaksasi sejumlah usaha yang dikeluarkan dari Daftar Negatif Investasi (DNI).


Eddy menyebut, UMKM yang seharusnya menjadi penopang ekonomi di waktu krisis akan semakin tergerus.

“Ini memarginalisasikan usaha kegiatan yang selama ini ditekuni UMKM yang notabene merupakan penopang dan bantalan ekonomi kita terutama dalam hal krisis,” demikian Eddy. [jto]

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

BKSAP DPR Dukung Menlu Arrmanatha Perkuat Diplomasi Bebas Aktif

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:26

Korea Utara Uji Coba Rudal Berteknologi AI, Terbang Sejauh 1.000 Km

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:10

Kuota Internet Kok Masih Hangus? Ini Penjelasan Komdigi

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:01

Banggar DPR Tekankan Disiplin Fiskal di Tengah Belanja Negara Rp4.106 Triliun

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:53

RUU Migas Ditargetkan Rampung 22 Oktober, DPR Ingatkan Pembahasan Harus Cermat

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:13

Kemenko PM Dorong Kolaborasi Dunia Usaha untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:09

Rangkap Jabatan Bahlil Harus Dimaksimalkan untuk Selaraskan Kebijakan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:05

KPK Ungkap Ada Setoran dari Kantah ke Tingkat Pusat ATR/BPN

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:36

Sequis Life Digugat Rp1,27 Miliar ke PN Jakarta Selatan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:28

AS Usir Dua Delegasi Iran Setelah Sidang Umum PBB

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:17

Selengkapnya