Maruarar Sirait: Saya Juga Harus Mempertanggungjawabkan Secara Moral

. Keluarnya Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 16 yang awalnya memuat 54 jenis industri dalam Daftar Negatif Investasi (DNI) kemudian turun menjadi 25 dianggap sebagai kebijakan yang merugikan kepentingan rakyat.

Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Maruarar Sirait merasa turut mempertanggungjawabkan hal tersebut yang saat menjadi polemik di dalam publik. Hal itu diutarakannya saat interupsi di dalam sidang Paripurna DPR.

"Itu terjadi debat sebelum masuk sidang ini, saya juga harus mempertanggungjawabkan secara moral karena ini sudah terjadi di ruang publik," ujar Ara biasa disapa di Gedung Nusantara II, Jakarta, Rabu (21/11).

Dia berharap agar Presiden Joko Widodo dapat mempertimbangkan kebikakan itu kembali. Menurut Ara, selama ini kebijakan Jokowi di bidang UKM sudah sangat baik.

"Jadi harapan kami Pak Jokowi yang selama ini sudah sangat bagus kepada UKM karena menurunkan pajak dari 1 persen menjadi 0,5 persen, kemudian memberikan kredit tanpa jaminan dari Rp 5 juta sampai Rp 25 juta terus dilanjutkan," bebernya.

Terakhir, bentuk sikap keberpihakan antara pemerintah dengan DPR terhadap UKM adalah ketika merumuskan bersama RUU Kewirausahaan.

"Banyak hal-hal yang positif sepeti UU Kewirausahaan yang akan disahkan dan digolkan oleh pemerintah dan DPR, yang memungkinkan melahirkan pengusaha-pengusaha baru," pungkas Ara. [rus]