Sebanyak 16 toko berjaringan asal Tiongkok ditutup di Pemerintah Provinsi Bali. Alasannya, karena mereka dianggap melakukan praktik tidak sehat dalam berdagang dan tidak berizin.
Keenam belas toko itu bergerak di bidang pariwisata, mulai dari toko, art shop, travel, dan lain sebagainya. Selain tidak berizin, toko-toko tersebut merusak pasar lokal dalam berdagang. Mereka mematok harga di bawah harga pasaran yang ada di Bali.
Salah satu yang turut menjadi sorotan Gubernur Bali, Wayan Koster adalah temuan penggunaan aplikasi
WeChat dalam setiap transaksi yang dilakukan toko-toko tersebut.
“Mereka mengaku menggunakan rupiah, namun pembayaran mereka ternyata pakai sistem Tiongkok kami sempat foto. Pakai
WeChat, jadi tidak kena pajak dan tidak ada devisa masuk,†kata Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) saat melakukan sidak.
Menanggapi hal tersebut pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing menilai bahwa negara lain, termasuk Tiongkok, harus menggunakan mata uang rupiah jika bertransaksi di Indonesia. Aturan itu harus ditaati siapapun warga asing yang masuk negeri ini.
“Di era pasar global transaksi apapun dari luar bisa masuk. Tapi harus tetap menggunakan rupiah jika dilakukan di Indonesia. Negara lain harus taati hal seperti itu,†ujarnya kepada
Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Selasa (20/11).
Selain itu, dia meminta pemerintah tegas dalam melawan praktik curang pengusaha Tiongkok tersebut. Tidak boleh ada kelonggaran bagi warga asing bertransaksi menggunakan mata uang selain rupiah bertransaksi di dalam negeri.
“Pemerintah harus tegas, hitam atau putih,†tukasnya.
[ian]
