Berita

Hasil UKM/Net

Bisnis

Kondisi Ekonomi Terancam, Kebijakan Pemerintah Malah Matikan UKM

MINGGU, 18 NOVEMBER 2018 | 17:05 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

. Setelah kondisi ekonomi nasional terancam, pemerintah justru mengeluarkan kebijakan ekonomi yang bisa mematikan usaha kecil dan menengah dalam negeri. Dan jatuh ke tangan asing.

"Kebijakan ini semakin memperkuat cengkeraman asing dalam potensi bisnis yang terdapat di dalamnya. Pemerintah seharusnya menjaga dan melindungi start up UKM potensial yang justru akan memberikan nilai tambah besar dalam perekonomian nasional,” kata Jurubicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Handi Risza, sore ini (Minggu, 18/11).

Komentar singkat Handi Reza adalah respons atas Presiden Joko Widodo keluarkan paket kebijakan ekonomi ke-XVI, di mana, Penanaman Modal Asing (PMA) bisa merambah hampir 26 bidang usaha di Indonesia, termasuk UKM.


Padahal, sambung Handi, keberadaan koperasi dan UMKM seharusnya dilindungi oleh pemerintah karena perannya dapat menghidupkan ekonomi kerakyatan.

"Namun ketika asing bisa merambah sektor ini, cengkeraman asing semakin kuat sehingga membuat sektor UMKM tak bardaya," demikian Handi. [jto]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya