Berita

Ilustrasi/Net

Nusantara

Tegakkan Marwah Organisasi, Majelis Penyelamat IJTI Dideklarasikan

JUMAT, 16 NOVEMBER 2018 | 18:25 WIB | LAPORAN: SUKARDJITO

Untuk menegakkan marwah organisasi Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Majelis Penyelamat IJTI disingkat MPI dideklarasikan.

"MPI bertugas mengembalikan kepemimpinan organisasi IJTI pada tujuan awal, mendukung langkah hukum yang sedang berjalan, serta menyelenggarakan Kongres Luar Biasa IJTI dalam waktu secepat-cepatnya," kata Kordinator MPI Syaefurrahman Al-Banjary, dalam keterangan tertulis, petang ini (Jumat, 16/11).

Syaefurrahman menjelaskan juga, majelis ini merupakan respons dari laporan polisi yang menyebut Ketua Umum IJTI Yadi Hendriana diduga melakukan fitnah dan penggelapan keuangan organisasi.


"Sesuai dengan namanya, Majelis ini dibentuk untuk menegakkan marwah organisasi IJTI karena selama ini dinilai sudah menyimpang dari tujuan dasar organisasi, antara lain dalam mewujudkan korps Jurnalis Televisi Indonesia yang profesional, mandiri, dan mempunyai kesetiakawanan profesi," tambahnya.

Sebaliknya, sambung Syaefurrahman, terdapat bukti-bukti telah terjadi pelanggaran etik misalnya terlibat kegiatan politik praktis. Ada juga pelanggaran hukum dalam mengelola IJTI sehingga menimbulkan keprihatinan yang mendalam di kalangan para jurnalis televisi. Keprihatinan itu sampai mengeluarkan mosi tidak percaya kepada ketua umum IJTI Yadi Hendriana.

"Parahnya lagi Ketua Umum justru menjegal upaya bantuan kemanusiaan kepada jurnalis tv korban gempa di Palu. Menyebar fitnah melalui surat resmi ke berbagai pihak yang tujuannya patut diduga untuk menggagalkan aksi kemanusiaan tersebut; Menggunakan uang organisasi untuk kepentingan pribadi, serta menghindari audit keuangan organisasi. Bahkan berbagai pelanggaran ini telah dilaporkan ke Polisi di Jakarta.

"MPI akan melakukan Penyelidikan menyeluruh terhadap keuangan IJTI mulai dari Periode 2012 hingga periode berjalan, mengamankan barang bukti keuangan dan rekening bank yang digunakan untuk menerima, menyimpan, menggunakan uang organisasi atau yang didapat atas nama organisasi IJTI, dan hal lain yang dipandang perlu untuk menjamin kelancaran dan keberhasilan kerjanya," demikian Syaefurrahman. [jto]

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Kemitraan PLN Perkuat KDKMP jadi Penggerak Ekonomi Desa

Jumat, 16 Oktober 2026 | 06:16

Pemerintah Serap Masukan Akademisi hingga Peneliti untuk Perkuat Ekonomi Biru

Jumat, 16 Oktober 2026 | 05:53

Tak Hanya Tunjuk Kepala Baru, Pemerintah Diminta Serius Benahi BNPB

Jumat, 16 Oktober 2026 | 05:23

BUK dan Bukti Kegagalan SKK Migas

Jumat, 16 Oktober 2026 | 04:59

Korupsi Dana Bencana Bentuk Pengkhianatan terhadap Amanah Kemanusiaan

Jumat, 16 Oktober 2026 | 04:29

Wajah Muda Kemiskinan yang Berubah

Jumat, 16 Oktober 2026 | 03:58

Maruli Berjabat Tangan dengan Gibran

Jumat, 16 Oktober 2026 | 03:29

Lokasi Ledakan di Pasar Cimanggis-Ciputat Bukan SPPG

Jumat, 16 Oktober 2026 | 03:00

Selain Bupati Klaten, KPK Juga Tangkap Kepala Perwakilan BPK Jateng Ahmad Luthfi

Jumat, 16 Oktober 2026 | 02:45

Perpaduan Kekuatan Laut dan Udara Warnai Demo Pendaratan Amfibi di Pantai Banongan

Jumat, 16 Oktober 2026 | 02:08

Selengkapnya