Berita

Politik

Ketakwaan Tim Jokowi-Ma'ruf Patut Dipertanyakan

KAMIS, 15 NOVEMBER 2018 | 23:26 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Partai Gerindra menanggapi enteng pernyataan Hasto Kristiyanto dan Raja Juli Antoni yang mempersoalkan permintaan maaf Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

"Ketakwaan mereka sama Tuhan perlu kita pertanyakan. Sebab orang yang mau meminta maaf dan yang memberi maaf adalah gambaran orang-orang yang bertakwa," kata Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Arief Poyuono melalui pesan elektronik yang dipancarluaskannya, Kamis (15/11) malam.

Hasto adalah sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, sementara Raja Juli menjabat wakil sekretaris. Hasto menyebut permintaan maaf yang disampaikan Prabowo dan Sandi sebagai bukti keduanya tidak bersikap hati-hati sebelum melakukan sesuatu dan tindakan tersebut mencerminkan keduanya bukan pemimpin.


Prabowo meminta maaf karena sudah percaya kebohongan Ratna Sarumpaet dan terkait ucapannya soal Boyolali. Adapun Sandiaga meminta maaf karena melangkahi makam salah satu pendiri Nadhlatul Ulama (NU), KH Bisri Syansuri.

"Itu upaya politisiasi untuk tujuan meningkatkan elektabilitas Jokowi-Ma'ruf yang kian hari kian nyungsep akibat kampanye tidak laku. Karena yang ditawarkan bukanlah program. Misalnya bagaimana bisa nurunin utang negara yang makin numpuk dan kurs rupiah yang makin rontok selama Joko Widodo memimpin," jelasnya.

Sebaliknya, kata Arief Poyouono, sikap Prabowo dan Sandiaga yang tak segan meminta maaf menunjukkan self acceptence yang sangat tinggi. Self acceptance adalah kemampuan seseorang untuk menerima keadaan diri dan lingkungannya sehingga mudah beradaptasi, mudah memaklumi lingkungan, dan mudah introspeksi diri.

"Beda dengan Joko Widodo yang tidak pernah mau minta maaf terhadap masyarakat Indonesia akibat ketidakmampuan melindungi TKI yang dihukum mati di Arab Saudi. Dan banyak lagi janji yang tidak ditepai. Misalnya janji tidak impor beras dan swadaya pangan, eh tahunya malah impor beras gila-gilaan," tukas Arief.[dem]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya