Berita

Rizal Ramli (tengah)/RMOL

Politik

Rizal Ramli: Pemerintah Terdahulu Ogah-Ogahan Jalankan BPJS

RABU, 14 NOVEMBER 2018 | 13:56 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

. Perjalanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sejak berlaku pada tahun 2014 memang sengaja didesain untuk gagal pada sistem keuangannya.

Hasilnya saat ini, BPJS mengalami defisit hingga Rp 16,5 triliun dan baru disuntik oleh pemerintah sebesar Rp 4,9 triliun.

Ekonom senior Dr. Rizal Ramli mengulas singkat soal sejarah perjalanan UU BPJS yang sudah diusulkan sejak tahun 2009.


"Pemerintah yang dulu emang ogah-ogahan untuk jalankan BPJS. Harusnya BPJS sudah berjalan tahun 2009 tapi diundur-undur terus," kata RR biasa disapa di kediamannya di daerah Tebet, Jakarta, Rabu (14/11).

UU BPJS baru lolos di DPR tahun 2011. Kemudian baru dilaksanakan tahun 2014. Sambung RR, itupun banyak digerogoti dalam perjalanannya.

"Masak modal awal dikasihnya cuma Rp 5 triliun, seharusnya jauh lebih besar. Kemudian sistem iurannya dibikin sangat rendah sekali, pekerja hanya 1 persen, perusahaan kontribusinya hanya 4 persen," bebernya.

Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur ini pun memperbandingkan dengan sistem jaminan sosial di negara lain yang jauh lebih baik.

"Singapura untuk pekerja kontribusinya 6-8 persen, perusahaan 13 persen, di Malaysia juga sama. Jadi kita harus belajar dari negara-negara yang tingkat kesejahteraan rakyatnya lebih bagus dari kita," tandas RR. [rus]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya