Berita

Foto/RMOL

Politik

SIDANG MAHKAMAH PARTAI NASDEM

Kisman Dilarang Didampingi Kuasa Hukum, Preseden Buruk Partai Nasdem

SELASA, 13 NOVEMBER 2018 | 17:22 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Kader Partai Nasdem, Kisman Latumakulita tak diizinkan didampingi kuasa hukum saat menjalani sidang pertamanya di Mahkamah Partai Nasdem.

Hal itu, dinilai akan jadi preseden buruk bagi Mahkamah Partai Nasdem karena tidak ada regulasi yang mengatur.

"Ini diputuskan secara intepretasi sepihak. Mahkamah Partai Nasdem tidak mengizinkan klien kami didampingi kuasa hukum karena ada intepretasi ini sengketa internal partai. Buat kami ini jadi preseden buruk ke depannya," ujar Rizal Fauzi Ritonga, kuasa hukum Kisman saat ditemui di Hotel Ibis Cikini, Jakarta, Selasa (13/11).


Padahal, proses persidangan ini juga atas dasar gugatan yang dilayangkan pada tanggal 22 Oktober 2018 melalui law firm. Sementara, pihak Mahkamah Partai hanya mengacu dari UU No 2/2011 tentang Partai Politik terkait sengketa internal dan kemudian mengintepretasikan bahwa masalah internal diselesaikan secara internal.

"Kami selaku lawyer yang sah menurut undang-undang tidak diizinkan mendampingi klien kami, ini bagaimana," tegasnya.

Berdasarkan mekanisme yang diajukan Mahkamah Partai Nasdem, Kisman boleh didampingi klien dalam persidangan apabila mengajukan permohonan secara tertulis terlebih dahulu. Pihaknya pun menyetujui dan akan melakukan prosedur itu hingga mendapat jawaban dari pihak mahkamah.

"Apabila kami tetap tidak diperbolehkan mendampingi klien kami Saudara Kisman untuk berperkara di Mahkamah Partai Nasdem tolong dicatat ini preseden buruk," tandasnya. [lov]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya