Berita

Foto/RMOL

Nusantara

Berantas Stunting, Indonesia Harus Contoh Jepang

JUMAT, 09 NOVEMBER 2018 | 22:26 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Fenomena stunting atau tubuh yang gagal berkembang di usia di bawah dua tahun kini sedang mengancam Indonesia. Karenanya, pemerintah diminta serius untuk mencegah penyakit itu dengan berbagai program perbaikan gizi.

Ekonom senior Indonesia DR. Rizal Ramli menyarankan pemerintah mencontoh Jepang saat bangkit mengatasi stunting pasca tragedi bom atom di penghujung Perang Dunia II .

"Dulu di Jepang sehabis perang kehidupannya miskin sekali, seluruh ekonominya lumpuh. Tapi pemimpin Jepang waktu itu tidak mau pemudanya di masa yang akan datang tidak bisa kalahkan bule yang sudah ngebom mereka," jelasnya di media center Prabowo-Sandi, Jakarta, Jumat (9/11).


Menurut Rizal Ramli, pemerintah Jepang saat itu menyiapkan anggaran untuk anak-anak balita agar bisa mengkonsumsi susu dan telor . Alhasil, anak-anak tersebut tumbuh dewasa, berbadan sehat dan memiliki otak yang pintar.

Sementara, kondisi Indonesia saat ini yang menurut data ada sepertiga anak yang mengalami stunting membuat akan sulit berkembang di masa mendatang.

"Itu yang harus kita antisipasi dari awal," kata menko perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid tersebut.

Rizal Ramli menambahkan, 20 persen anak stunting sudah dialami sejak di dalam kandungan. Kemudian 80 persen lagi setelah si ibu melahirkan.

"Artinya harus ada program buat naikkan protein ibu-ibu hamil. Kasih susu, telur kan bisa. Adakan dong program seperti itu," imbuhnya. [wah]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya