Berita

Yusril Ihza Mahendra/Net

Politik

Switching Yusril, Dianggap Tak Penting Prabowo, Dirayu Jokowi

SELASA, 06 NOVEMBER 2018 | 08:50 WIB | LAPORAN: SUKARDJITO

Yusril Ihza Mahendra. Nama tersebut kembali diperbincangkan publik akhir ini. Selama ini kiprah Yusril sebagai advokat sudah tak diragukan lagi. Namun perjalanan Yusril yang switching atau berpindah kubu cukup menarik perhatian.

"Politik kita memang sukar dijelaskan dengan teori-teori politik kontemporer. Inilah realitas politik kita, di mana batas-batas ideologi menjadi tak berarti," ujar pengamat politik dari UIN Syarief Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, kemarin (Senin, 5/11).

Yusril sebagai tim penasihat hukum Jokowi-Ma'ruf menunjukkan  kubu Prabowo tampak mengabaikan upaya politik pakar hukum tata negara itu.


"Saya termasuk yang tidak terkejut dengan sikap Yusril. Saya kira itu menjadi pilihan dia yang paling realistis," papar, pengamat Politik Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin.

Menurut Said, sejak awal Yusril sebenarnya sudah berusaha menunjukkan sikap untuk mendukung Prabowo Subianto. Tetapi kubu Prabowo sepertinya tidak menganggap Yusril sebagai faktor yang penting.

"Begitu pula pada saat dilakukan pembahasan mengenai calon pendamping Prabowo, Yusril dan partainya juga seolah dianggap tidak penting. Menurut Yusril PBB kala itu tidak diajak bicara," jelas Said.

Padahal, sambung Said, Yusril dan PBB sebetulnya punya kecenderungan untuk mendukung pasangan Prabowo-Sandi. Gelagat politiknya menunjukkan begitu.

"Nah, situasi itulah yang saya lihat dimanfaatkan oleh kubu Jokowi untuk mendekati Yusril. Mereka sangat jeli dalam melihat peluang. Maka di situlah muncul titik singgungnya," kata Said.

"Mungkin saat itu Yusril berpikir buat apa membela orang atau kelompok yang justru tidak peduli atau bahkan meremehkan dirinya. Jadi lebih baik membela orang atau kelompok lain yang menunjukan sikap sebaliknya," demikian Said. [jto]

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Investor Diminta Wait and See, Pengamat Prediksi Banyak yang Ditangkap Imbas MSCI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 12:30

Serangan Houthi Ganggu Ajang Olahraga Saudi, Piala Asia Tetap Sesuai Jadwal

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 12:14

Putusan MK soal UU Peradilan Militer Momentum Akhiri Impunitas

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 12:06

Komisi III DPR Desak Pelaku Korupsi Dana Bencana Dihukum Maksimal!

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:46

Daftar Negara Masuk Standalone Market MSCI, Ada 12 Negara

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:34

Dihantam Ancaman MSCI, IHSG Terancam Anjlok ke 4.700 Pekan Depan

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:24

Minyak Dunia Tembus 110 Dolar AS

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:07

Profil Hamenang Wajar Ismoyo, Bupati Klaten Tersangka Kasus Suap Audit BPK

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 10:53

Karhutla Meluas, Legislator Golkar Desak Evaluasi Pencegahan dan Penegakan Hukum

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 10:52

BMKG Deteksi Sebaran Asap Karhutla hingga Jakarta dan Papua

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 10:39

Selengkapnya