Berita

Syaifullah Tamliha/Net

Politik

PPP: Sulit Meringankan Vonis Hukuman Mati Terhadap TKI Di Arab Saudi

KAMIS, 01 NOVEMBER 2018 | 22:36 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Pasca eksekusi mati TKI asal Majalengka, Tuti Tursilawati di Arab Saudi, berbagai kecaman mengalir kepada negara dengan pemerintahan monarki itu.

Siapapun yang sudah mendapat vonis mati di sana, sulit untuk diringankan terkecuali pihak keluarga korban memaafkan. Namun hal itu jarang terjadi.

Menurut politisi PPP Syaifullah Tamliha, ketentuan itu mengacu pada konstitusi Arab Saudi yakni Al Quran dan Hadist.


"Selama konstitusi Arab Saudi Al Quran dan hadist, nyawa dibayar nyawa, darah dibayar darah, qishash. Ya memang lebih baik memaafkan. Tapi rajanya sendiri juga tidak bisa intervensi hukuman itu kalau keluarganya tidak memaafkan," ucap Tamliha di komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (1/11).

Walaupun berbagai upaya telah dilakukan untuk meringankan hukuman mati, namun hasilnya sering nihil. Saat ini, kabarnya ada 13 WNI yang terancam eksekusi mati karena sudah divonis mati oleh pengadilan setempat.

Menurut Syaifullah, harapan terakhir yang bisa menyelamatkan agar tidak divonis mati hanya dengan diterimanya permohonan maaf dari pihak keluarga.

Sewaktu menjadi Anggota DPRD Kalsel, Tamliha memiliki pengalaman saat tujuh warga Kalsel divonis mati karena membunuh orang Pakistan. Akhirnya pihak keluarga mengampuninya setelah melampaui proses panjang.

"Setelah meninggal neneknya (korban) yang keras, yang tak mau memberikan ampunan, kemudian bapaknya akhirnya bmemberikan ampunan. Itulah tujuh orang warga Banjar yang akhirnya tidak Kadi dieksekusi di dalam hukum qishas di Arab Saudi," pungkasnya. [nes] 

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya