Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika tak lari dari tanggung jawab. Dia tak mau penghidupan warga pemilik Keramba Jaring Apung (KJA) di Waduk Jatiluhur tak lebih baik setelah kerambanya dibongkar.
"Sudah disiapkan program peralihan, ada pelatihan dan pemodalan," ujar Anne usai menerima kunjungan rombongan Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas PPSA XXI di Kantornya, Purwakarta, Jawa Barat, Senin (22/10).
Anne menyampaikan program tersebut disiapkan Pemkab bersama Perum Jasa Tirta (PJT) II selaku pengelola Waduk Jatiluhur. Dengan program ini diharapkan warga yang tambaknya dibongkar tetap memiliki penghasilan.
"Ini untuk warga lokal pemilik tambak. Ini yang akan kami data ulang. Sudah ada satgas yang akan mendata, apakah memang semua milik warga lokal atau sudah ada pengalihan (kepemilikan)," kata Anne yang belum dua bulan menjabat bupati.
Anne mengatakan keberadaan Waduk Jatiluhur sangat penting karena merupakan sumber air baku dan pengairan sawah. Oleh karena itu dia meminta masyarakat Purwakarta untuk peduli dan menjaga kualitas air di waduk utamanya mengurangi pencemaran.
"Ada dua Perbup (peraturan bupati) tentang penertiban KJA. Yang pertama, sesuai dengan kuota. Idealnya ada 4 ribu, tetapi saat ini jumlah keramba sudah lebih dari 30 ribu," ujar Anne.
Perbub kedua, jelas Anne, dikeluarkan sesuai dengan arahan dari Polda Jabar agar seluruh keramba di waduk dihilangkan pasca penangkapan teroris di Jatiluhur.
"KJA ditertibkan karena sudah kelebihan. Pencemaran di sana sudah tak terelakkan lagi. Berdasarkan kajian PJT II, kalau overload dan terjadi pencemaran, usia waduk akan berkurang," tukas Anne.
[dem]
