Berita

Mahyudin/Humas MPR

Mahyudin: Pemilihan Langsung Tidak Sesuai Sila Keempat Pancasila

SENIN, 22 OKTOBER 2018 | 16:29 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Wakil Ketua MPR RI, Mahyudin bersilaturahmi dan menyampaikan Sosialisasi Empat Pilar MPR kepada puluhan guru dan kepala sekolah dari Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur yang berkunjung ke Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (22/10).

Rombongan delegasi guru-guru itu dipimpin oleh Suyatno sebagai kepala Unit Pelaksana Tugas (UPT) Pendidikan Sangatta Utara, Kutai Timur.

Berbagai pertanyaan disampaikan oleh para guru kepada mantan Bupati Kutai Timur itu. Mulai dari efek negatif pelaksanaan demokrasi yang mahal dan mengakibatkan maraknya praktek korupsi. Hingga peluang berlakunya kembali GBHN dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.


Menjawab berbagai pertanyaan itu, Mahyudin antara lain mengatakan, sistem pemilihan langsung yang berlaku saat ini tidak sesuai dengan sila keempat Pancasila. Sila keempat Pancasila: "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan".

Bahkan akibat pemilihan langsung bukan hanya banyak pejabat yang berurusan dengn KPK akibat tindak pidana korupsi, tetapi ancaman perpecahan antara para pendukung juga makin kentara.

Karena itu, Mahyudin mengaku setuju dengan usul para guru, jika satu saat nanti Indonesia, harus kembali pada demokrasi perwakilan khususnya pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

"Kalau pendapatan masyarakat Indonesia sudah meningkat dan tidak mudah disusupi politik uang. Kalau rata-rata pendidikan masyarakat sudah semakin baik dibanding saat sekarang, mungkin pada saat itu kita bisa praktekkan pemilu langsung. Tetapi, kalau pemilu langsung dilakukan saat ini, kita tunggu saja waktunya, akan makin banyak pejabat negara yang terkena kasus tindak pidana korupsi," kata Mahyudin menambahkan.

Peluang pejabat melakukan tindak pidana korupsi, kata Mahyudin akan semakin kecil bila dana kampanye ditanggung oleh negara. Kenyataannya, para pejabat yang melakukan korupsi, dipengaruhi oleh biaya kampanye yang sangat besar.

"Karena itu mereka berusaha mengembalikan dana yang digunakan selama kampanye, melalui cara yang tidak benar. Yaitu melakukan korupsi," tutup Mahyudin. [rus]

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Gol Dramatis Lautaro Martínez Bawa Argentina ke Final

Kamis, 16 Juli 2026 | 04:20

KPK Watch Dorong DPR Percepat Bahas RUU Perampasan Aset

Kamis, 16 Juli 2026 | 04:03

Klaster Asabri-Jiwasraya dari Suap, Gratifikasi, hingga Pencucian Uang

Kamis, 16 Juli 2026 | 03:30

Pecat Jaksa Agung ST Burhanuddin!

Kamis, 16 Juli 2026 | 03:08

Pemilu 2029 Inkonstitusional Jika UU Pemilu Tak Direvisi

Kamis, 16 Juli 2026 | 03:04

Gus Miftah Terima Uang Haram Rp100 Juta? Ah, Jangan Bercanda

Kamis, 16 Juli 2026 | 02:40

Fahira Idris: Ancaman Bom Bukan Candaan!

Kamis, 16 Juli 2026 | 02:08

Kasus Febrie Adriansyah Berpeluang Antiklimaks

Kamis, 16 Juli 2026 | 02:00

Dominasi Agrinas di KDKMP Membahayakan Desa

Kamis, 16 Juli 2026 | 02:00

Kejagung Bikin Dagelan Kasus Febrie Adriansyah

Kamis, 16 Juli 2026 | 01:18

Selengkapnya