Berita

Ma'ruf Cahyono: Layanan Informasi MPR Bersifat Aktif

KAMIS, 11 OKTOBER 2018 | 15:59 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Sekretaris Jenderal MPR RI, Dr. Ma'ruf Cahyono mengatakan untuk meningkatkan pelayanan publik, MPR memiliki unit kerja khusus yang melayani informasi kepada masyarakat yang bernama Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Kerja lembaga PPID MPR tersebut terintegrasi dengan unit kerja yang ada di Sekretariat Jenderal MPR.

"Di Setjen MPR, ada Biro Hubungan Masyarakat, yang memiliki unit khusus untuk memberikan layanan infromasi, jadi keberadaan PPID didukung sepenuhnya oleh Bagian Pemberitaan dan Layanan Informasi," ujar Ma'ruf saat menghadiri acara yang digelar Komisi Informasi Pusat (KIP) di Jakarta, Rabu (10/10).


Keberadaan PPID, menurut Ma'ruf sudah melembaga sejak tahun 2016 melalui Peraturan Sekretaris Jenderal MPR Nomor 5/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi, Meskipun PPID baru terbentuk tahun 2016, sesungguhnya layanan informasi dalam rangka keterbukaan informasi publik sudah berjalan melekat pada fungsi di unit kerja sesuai tugas nya masing-masing. PPID MPR didukung penuh baik sumberdaya manusia, sarana dan prasarana maupun anggaran yang diperlukan.

"Tugas MPR kan antara sosialisasi Empat Pilar MPR, jadi otimatis menjadi bagian yang secara aktif menyebarkan informasi kepada publik intensitasnya lebih banyak, begitu pula masyarakat yang membutuhkan informasi terlayani dengan baik," terangnya.

Untuk itu selanjutnya, MPR ke depan akan memantapkan terobosan-terobosan baru sehingga bisa menyampaikan informasi ke masyarakat secara lebih memadai. MPR memiliki rencana strategi pengembangan IT, sehingga layanan informasi akan semakian modern berbasis IT. Sejumlah aplikasi sudah dan sedang dibuat untuk melancarkan kerja-kerja birokrasi, termasuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, baik untuk para anggota MPR maupun masyarakat.

Visi Lembaga MPR sebagai Rumah Kebangsaan, Pengawal Ideologi Pancasila, dan Kedaulatan Rakyat, juga bentuk konkrit dari komitmen MPR membuka akses pelayanan informasi kepada publik, tidak hanya bersifat pasif tetapi secara aktif melalui berbagai program dan kegiatan MPR dan Sekretariat Jenderal.

Tugas MPR untuk memberikan pendidikan ideologi, konstitusi, politik dan demokrasi itu yang menyebabkan hubungan MPR dan masyarakat sangat dekat. Hampir setiap hari rumah kebangsaan itu menjadi tempat untuk  melaksanakan berbagai kegiatan dan melibatkan berbagai segmentasi masyarakat.

"Gedung Nusantara III, IV dan V, padat dengan kegiatan. Saya kira ini bentuk kemajuan demokrasi, peran serta masyarakat sangat tinggi," sebut Ma'ruf.

Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan agar kinerja pelayanan informasi semakin baik, sehingga informasi yang harus diketahui oleh publik dapat lebih mudah diakses, atau masyarakat juga lebih mudah menyampaikan informasi atau aspirasinya kepada MPR.

PPID MPR senantiasa meminta feedback kepada pengunjung yang datang untuk melakukan evaluasi pelaksanaan pelayanan informasi di PPID MPR.

"Kita ingin masyarakat dipermudah, kita menyiapkan sarana dan prasana untuk masyarakat agar nyaman berada di lingkungan senayan. Di Perpustakaan MPR juga tersedia jaringan internet, buku-buku pustaka yang bisa dibaca cukup lengkap, apalagi PPID saya tempatkan cukup strategis di bagian depan gedung, akses lalu lintas ke gedung Nusantara III, IV dan V," paparnya.

Ma'ruf dalam presentasi itu didampingi oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat Setjen MPR, Siti Fauziah dan Kepala Sub Bagian Pemberitaan dan Layanan Informasi, Budi Muliawan.

Pada kesempatan itu KIP mengapresiasi kualitas layanan informasi MPR. [rus]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya