Hingga Kamis siang, menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), korban meninggal dunia akibat gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah telah mencapai 1.424 orang. Sebanyak 1.047 jenazah yang telah diidentifikaÂsi telah dimakamkan massal. Rinciannya di Donggala 144 orang, di Palu 1.203 orang, Sigi 64 orang, Parigi Moutong 12 orang, dan Pasangkayu Sulawesi Barat 1 orang.
Jumlah pengungsi saat ini menÂcapai 70.821 jiwa, yang tersebar di 141 titik. Sebanyak 2.549 korban luka berat sampai saat ini masih dirawat di rumah sakit di Kota Palu dan di luar Palu. Sementara itu, korban hilang mencapai 113 orang.
Lantas bagaimana jalannya pemerintahan ditengah kondisi tersebut? Apakah pemerintah sudah menurunkan bantuan personel guna memastikan peÂlayanan publik bisa berjalan? Berikut penuturan Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo.
Kabarnya sampai sekarang ada beberapa kepala daerah yang belum bisa dikontak, seperti Bupati Donggala. Itu bagaimana?Ya kami akan terus berusaha melakukan komunikasi. Tapi lalau Bupati Donggala itu sudah. Kami juga sudah melakukan pendampingan penyelenggaraan pemerintah di daerah Sulawesi Tengah. Ya memang pada awalÂnya kami kesulitan untuk menÂgontak. Namun, setelah hari Senin-Selasa kemarin, sudah bisa dikontak.
Berapa personel yang diterÂjunkan untuk melakukan pendampingan?Kalau tidak salah ada 110 persÂonel. Sebanyak 17 orang merupaÂkan pejabat eselon II, III, dan IV dari Kantor Pusat Kemendagri. Kemudian, 30 praja dan 20 orang dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Makassar. Lalu sisanya sebanyak 43 orang berasal dari IPDN Sulawesi Utara, yang terdiri dari 29 praja dan 14 orang karyawan.
Pendampingannya itu seperti apa?Ini kan penyelenggaraan perÂsonel sudah mulai berangsur-angsur membaik. Dan kami juga bantu terkait dengan adÂministrasinya. Karena kami juga pahami, bahwa ASN di sana juga korban. Dia tidak akan bisa memberikan pengabdian yang 100 persen utuh ya. Kami sebagai pemerintah pusat, otoÂmatis berkewajiban untuk ikut membangun aktivitas penyeÂlenggaraan di sana. Minimal membantu menjaga stabilitas wilayah. Misalnya kaitannya dengan data kependudukan, dan kaitannya dengan koordinasi antara k/l dengan pemda untuk penyaluran bantuan.
Kalau untuk infrastruktur daerahnya bagaimana?Ya itu kan nanti. Ini kan masih tahap tanggap darurat. Setelah masa tanggap darurat selesai, baru kami akan masuk ke tahap konstruksi dan rehabilitasi. Soal itu tentunya akan dikerjakan oleh kementerian teknis.
Berarti kalau Kemendagri sekarang masih fokus pemuÂlihan pemerintahan?Iya. Kalau sekarang kan masih bagaimana menyalurkan air, bagaimana menyalurkan BBM, bagaimana menyalurkan semÂbako. Itu yang penting dilakukan terlebih dahulu. Bagaimana menyalurkan obat-obatan. Kalau semuanya sudah terpenuhi, baru masuk tahap rekonstruksi. Karena kalau sekarang masuk tahap rekonstruksi, puing-puÂingnya belum dibersihkan, keÂbutuhan utama di sana masih perlu terus dipenuhi. Kalau di rekonstruksi sekarang baÂgaimana? Orangnya sakit semua nanti karena belum tertangani sepenuhnya.
Kan ada ribuan PNS yangterjerat kasus korupsi. Bagaimana tanggapan Anda terkait hal ini?Pertama, daerah sudah menindaklanjuti secara langsung. Artinya, dari pemerintah kabuÂpaten dan provinsi semua mulai diselesaikan. Kedua, tentunya dari Kemendagri, dalam hal ini Direktorat Jendral Otonomi Daerah (Ditjen Otda), sudah melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Tujuannya untuk mendata nama-nama personel, kemudian diserahkan ke daerah untuk ditÂindaklanjuti. Kan total ada 2.357 orang tuh. Dan kami berikan batas waktu paling lambat Desember, semua harus selesai. ***
