Berita

Ilustrasi/Net

Nusantara

DPR Minta Skala Operasi Bantuan Korban Gempa Ditingkatkan

MINGGU, 30 SEPTEMBER 2018 | 16:54 WIB | LAPORAN:

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah, TNI dan Polri meningkatkan skala operasi bantuan di Sulawesi Tengah pasca gempa 7,4 Skala Richter disertai tsunami yang terjadi Jumat lalu (28/9).

Menurutnya, peningkatan skala operasi diperlukan demi mengurangi beban penderitaan para korban, khususnya di wilayah Palu dan Donggala.

"Skala operasi bantuan atau pertolongan bagi warga Palu dan Donggala yang terdampak gempa dan tsunami perlu ditingkatkan. Pimpinan DPR sangat prihatin karena hingga Sabtu malam (29/9) sejumlah warga Kota Palu harus tidur di pinggir jalan tanpa alas dan penutup," jelas Bambang kepada wartawan di Jakarta, Minggu (30/9).


Menurut politisi Partai Golkar itu, banyak pasien yang terpaksa dirawat di ruang terbuka. Selain juga warga yang masih trauma dan khawatir akan terjadi gempa susulan belum berani kembali ke rumah.

Karena itu, kemungkinan besar warga terdampak gempa akan terus berada di luar rumah selama beberapa hari ke depan, sehingga mereka sangat memerlukan tenda dan selimut.

"Regu penolong hendaknya segera berupaya menyediakan kebutuhan ini," kata Bambang.

Lanjut Bambang, banyak hal yang harus ditangani pasca gempa dan tsunami di Palu dan Donggala. Di sisi lain, jumlah warga yang memerlukan pertolongan sangat banyak.

"Kebutuhan yang dirasakan sangat mendesak adalah mendirikan rumah sakit sementara atau darurat, serta menyediakan ruang yang layak untuk menampung anak-anak. Pekerjaan lainnya yang juga mendesak adalah pemakaman untuk ratusan korban jiwa yang meninggal," paparnya.

Dia menambahkan, sejumlah pekerjaan menjadi tidak mudah dilaksanakan karena sulitnya akses menyalurkan bantuan akibat ketiadaan daya listrik dan lumpuhnya sarana telekomunikasi.  

"Karena alasan-alasan itulah skala operasi bantuan bagi warga terdampak gempa dan tsunami perlu ditingkatnya," imbuh Bambang. [wah]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya