Kader Ditekan Kejagung, Demokrat Senasib Dengan Gerindra

Penguasa tidak boleh menggunakan aparat hukum sebagai alat untuk memperkuat kekuasaan.

Seruan itu dilontarkan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon. Ia merespons kabar perpindahan Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Utara, Vicky Lumentut, ke Partai Nasdem.

Wasekjen DPP Partai Demokrat, Andi Arief, sempat menyatakan dugaan bahwa perpindahan Vicky adalah akibat intimidasi dari Kejaksaan Agung yang dipimpin eks politikus Nasdem, HM Prasetyo.

"Saya kira ini harus menjadi evaluasi dari sisi pemerintahan secara internal, bahwa hukum tidak boleh dijadikan alat politik,” ujar Fadli saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (28/9).

Wakil Ketua DPR RI ini menambahkan, dugaan intimidasi menggunakan aparat hukum tidak hanya menyasar kader Demokrat. Hal yang sama juga pernah dialami kader Partai Gerindra.

"Saya kira itu terjadi juga di Gerindra, kami juga pernah punya videonya. Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Barat) juga," ungkap Fadli.

Ia yakin, akan terjadi kekacauan dalam penegakan hukum bila hukum sudah menjadi alat politik penguasa.

“Nanti suatu waktu akan kita buktikan dan akan kita usut,” tegasnya. [ald]