Berita

Beras Bulog/Net

Nusantara

Cadangan Beras Bulog Efektif Jika Didukung Data Akurat

KAMIS, 27 SEPTEMBER 2018 | 21:37 WIB | LAPORAN:

Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Badan Urusan Logistik akan berfungsi efektif jika didukung dengan data akurat.

Pengamat pangan Hizkia Respatiadi menjelaskan, idealnya CBP bisa membantu menstabilkan harga beras yang fluktuatif di pasar. Tanpa ada data akurat, kebijakan beras yang diambil pemerintah juga tidak akan efektif untuk menstabilkan harga.

Idealnya CBP juga harus didukung sistem pencatatan data yang akurat, yang mana sejauh ini selalu menjadi persoalan. CBP seharusnya terintegrasi dengan komitmen Indonesia pada ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserves (APTERR), di mana cadangan beras jangan hanya difokuskan pada masing-masing negara melainkan difokuskan pada sistem kawasan Asia Tenggara.


"Permasalahan beras di Indonesia seharusnya bisa dilihat sangat jelas dari harganya. Harga beras adalah cerminan supply dan demand di pasar. Dengan melihat pergerakan harga seharusnya keputusan untuk mendistribusikan beras CBP dan mengimpor bisa dilakukan tanpa menunggu harga tinggi," jelas Hizkia kepada wartawan, Kamis (27/9).

Menurutnya, untuk menjaga jumlah persediaan dan kontrol harga, pemerintah dapat memenuhi kebutuhan melalui mekanisme impor tanpa harus mengendapkan dalam bentuk cadangan dengan jumlah besar.

"Berbicara mengenai stok beras, kita harus melihat harga di pasar karena harga mencerminkan supply dan demand di masyarakat. Kalaupun Bulog mau melakukan pencadangan beras, hal itu tidak bijaksana kalau dilakukan per negara. Indonesia harus mulai melihat pencadangan beras berdasarkan kawasan menggunakan skem perjanjian APTERR yang sudah disepakati oleh negara-negara ASEAN dan Jepang, China dan Korea Selatan," papar Hizkia.

Dia menambahkan, cadangan beras sejatinya digunakan dalam rangka mengantisipasi masalah kekurangan pangan, gejolak harga, keadaan darurat akibat bencana dan kerawanan pangan serta memenuhi kesepakatan APTERR.

"Tapi pada kenyataannya Bulog tidak cukup mampu menentukan waktu yang tepat dilakukan penyaluran beras di pasar sampai akhirnya harga beras benar-benar tinggi," imbuh Hizkia yang juga kepala penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS). [wah]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya