Prajurit TNI-Polri Tidak Boleh Terbawa Arus Isu Pemilu

. Mengantisipasi upaya-upaya yang memecah belah bangsa melalui berbagai isu-isu yang tidak bertanggung jawab dan dapat mengancam stabilitas nasional menjelang Pemilu 2019, seluruh prajurit TNI-Polri tidak boleh terbawa arus dan harus dapat membantu meredam.

Hal tersebut disampaikan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto saat video conference bersama lintas sektoral dalam rangka kesiapan pengamanan tahapan Pemilu serentak 2019 di Mabes Polri, Jl. Trunojoyo, Jakarta Selatan, Senin (24/9).

Menurut Hadi, tugas prajurit TNI-Polri dalam Operasi Mantap Brata 2018 adalah untuk menghadapi Pemilu (Pileg dan Pilpres), dengan menjamin pelaksanaan yang tertib, aman, lancar dan sukses. Untuk itu, Komandan Satuan di berbagai daerah harus bertanggung jawab kepada anggotanya untuk memberi pemahaman, penjelasan positif dan rasa aman kepada masyarakat.

Selanjutnya, dalam membangun kedewasaan masyarakat, para Komandan Satuan apabila menemukan hal-hal kontraproduktif maka harus segera mengambil langkah-langkah untuk memitigasi dan memberikan penjelasan yang positif kepada masyarakat, sehingga tidak timbul opini yang salah karena yang akan merasakan kerugiannya adalah rakyat.

"Masyarakat harus diberi wawasan dan pemahaman bahwa pesta demokrasi sejatinya adalah perhelatan untuk menentukan pilihan rakyat yang terbaik," ujar Hadi dalam keterangan Puspen TNI.

Dia mengatakan dalam menentukan pilihan tersebut jangan sampai persatuan dan kesatuan bangsa terkoyak, artinya walaupun berbeda pilihan dan pendapat, tidak boleh membenci satu sama lain dan terpecah belah.

"Perbedaan pilihan adalah hal yang wajar namun bila diarahkan untuk membenci atau memusuhi pihak lain, itu artinya merupakan ajakan yang salah," imbuh Hadi.

Hadir dalam video conference diantaranya Menko Polhukam Jenderal TNI (Purn) Wiranto, Mendagri Tjahjo Kumolo, Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian, Ketua KPU Arief Budiman dan Ketua Bawaslu RI Abhan. [rus]