Berita

Wiranto/Net

Pertahanan

Wiranto Perintahkan Polri Petakan Daerah Rawan Pemilu

SENIN, 24 SEPTEMBER 2018 | 15:12 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Setiap wilayah dan daerah memiliki kerawanan pemilu, untuk itu Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto meminta jajaran kepolisian untuk mengenali permasalahan pemilu di daerahnya masing-masing.

"Kita harapkan petugas di lapangan, kota kabupaten, mengenali tugas dan masalah yang muncul di daerahnya masing-masing," kata Wiranto di Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Senin (24/9).

Kerawanan masing-masing daerah, kata dia, tercatat dalam indeks kerawanan pemilu (IKP). IKP itu sendiri baru akan diluncurkan Bawaslu pada Selasa (25/9) besok.


Kemudian, IKP itu akan diberikan kepada Polri, TNI, Kemendagri serta pihak-pihak terkait, guna mengenali masalah dan mencari solusinya.

"Besok akan diluncurkan IKP oleh Bawaslu. Dari situ akan bisa dilihat daerah mana yang punya kerawanan, dari indeks itu disebarkan pada pemangku kepentingan. Masing-masing nanti melihat bagaimana kita bisa menetralisir antisipasi kerawanan itu di tiap daerah. Dari situ kita koordinasi dan diuji lagi," paparnya.

Lebih lanjut, ia meminta semua pihak terkait untuk mencari solusi masalah yang timbul di daerah jelang pemilu. Menurutnya, akan lebih baik apabila masalah itu bisa dicegah sebelum timbul ke permukaan.

"Daftar IKP yang masuk ke kita tiap daerah beda. Jadi ada masalah beda itu harus dipahami dan dicari jalan keluarnya. Aksi pencegahan lebih baik dari pada mengatasi, sehingga nggak ada kerugian," pungkasnya. [fiq]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Kasus Bansos, Kabulog Jateng hingga Pejabat Pemkab Brebes dan Jember Diperiksa KPK

Rabu, 09 September 2026 | 14:28

Purbaya Bakal Tarik Dana Daerah yang Mengendap Rp100 Triliun di Bank

Rabu, 09 September 2026 | 14:26

Rumah Digeledah, Direktur PT CMC Diperiksa KPK Hari Ini

Rabu, 09 September 2026 | 14:06

Rugikan Negara Rp35,7 Miliar, KPK Panggil Direktur PT Brantas Abipraya

Rabu, 09 September 2026 | 13:49

Kata Bonjopi, Persib si Raja Comeback

Rabu, 09 September 2026 | 13:39

Punya 12 Pabrik Sawit, Legislator Nilai Sintang Cocok Jadi Basis Produksi B50

Rabu, 09 September 2026 | 13:29

Pakistan: Serangan Houthi ke Saudi Bisa Aktifkan Pakta Pertahanan Mekkah

Rabu, 09 September 2026 | 13:27

PISA 2025 Tak Banyak Bergerak, Indonesia Sedang Menormalisasi Krisis Pembelajaran

Rabu, 09 September 2026 | 13:02

Penyaluran B50 Tembus 3,4 Juta KL, 94 Persen SPBU Sudah Salurkan Biodiesel

Rabu, 09 September 2026 | 12:47

Tim SAR Diminta Maksimalkan Pencarian Lima Jurnalis Hilang Kontak di Anak Krakatau

Rabu, 09 September 2026 | 12:38

Selengkapnya