Ekspor barang dan jasa harus didorong untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional. Agar tumbuh secara berkelanjutan, aktivitas ekspor harus didasarkan pada adanya daya saing yang menyebabkan produk terus diminati oleh pasar global.
Sebagai salah satu langkah untuk mengembangkan ekspor, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank menyelenggarakan seminar nasional "Peningkatan Ekspor Nasional dan Dukungan Pemangku Kebijakan", Senin (24/9).
Acara yang diselenggarakan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, bertujuan untuk mendiseminasikan hasil riset kerjasama LPEI dan jejaring Perguruan Tinggi untuk pengembangan ekspor Indonesia (UNIED), serta merumuskan konsensus bersama pemangku kebijakan dalam rangka peningkatan ekspor nasional.
Berbagai riset telah dilakukan oleh UNIED bersama-sama dengan LPEI. Rekomendasi yang dihasilkan perlu didiseminasi kepada pemangku kebijakan sehingga dapat diimplementasikan untuk pengembangan ekspor barang dan jasa ke depan.
Direktur Eksekutif Indonesia Eximbank, Sinthya Roesly mengatakan, LPEI bekerjasama dengan International Center for Applied Finance and Economics (InterCAFE) IPB menghitung dampak total pembiayaan LPEI terhadap perubahan kondisi makroekonomi di Indonesia.
Dengan menggunakan analisis Computing General Equilibrium (CGE) menggunakan data Sistem Neraca Sosial Ekonomi Indonesia (SNSE) terkini, yaitu tahun 2008 diperoleh kesimpulan bahwa Pembiayaan agregat LPEI berdampak positif terhadap peningkatan ekonomi dan memiliki dampak sosial, yaitu peningkatan penyerapan tenaga kerja dan menurunkan kemiskinan.
Hasil kajian lainnya hasil kerjasama LPEI dengan UNIED, yaitu penelitian terkait pentingnya infrastruktur ekspor dan winning commodities ekspor Indonesia. Infrastruktur menjadi faktor penting dalam mendorong efisiensi logistik dan transportasi para eksportir sehingga dapat meningkatkan daya saing.
"Dari hasil kajian winning-commodities menjadi fokus kami dalam mendorong akselerasi ekspor winning commodities tersebut," kata Sinthya dalam keterangan tertulis sesaat lalu.
Hasil-hasil kajian tersebut terbuka untuk dilakukan sinkronisasi dan konfirmasi dengan para stakeholders dari kementerian dan lembaga untuk dapat memberi masukan. Rekomendasi kebijakan atas kajian-kajian yang telah dilakukan UNIED diharapkan bisa diimplementasikan secara konkret serta membantu penetapan kebijakan pemerintah.
"Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kemanfaatan LPEI bagi bangsa dan negara, namun kami tidak dapat berjalan sendirian. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kehadiran dan dukungan para stakeholders dalam mendukung revitalisasi peran LPEI," ujar Sinthya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam sambutannya menjelaskan kehadiran LPEl selama sembilan tahun sebagai salah satu fiscal tools pemerintah dalam meningkatkan kemampuan dan pembiayaan eksportir memasuki babak baru.
"LPEl diberi mandat oleh negara untuk membiayai ekspor bagi industri yang sifatnya prospektif dan strategis. Oleh karenanya LPEl harus dapat menyasar penyediaan fasilitasnya ke sektor-sektor yang impactful/bagi kinerja ekspor nasional dan variabel-variabel makroekonomi lainnya serta aspek-aspek sosial. Sehingga peran LPEl dapat memberikan dampak nyata dan konkrit bagi bangsa," kata Menteri Keuangan.
Seminar juga dihadiri oleh jajaran pejabat dalam lingkup Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Perhubungan, Kementerian UKM dan Koperasi, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, pelaku ekspor, asosiasi ekspor, dan UNIED.
Para pemangku kebijakan dalam pertemuan ini menyepakati diperlukannya: Penetapan peningkatan ekspor sebagai salah satu sasaran pokok pembangunan nasional; penetapan PP tentang Kebijakan Dasar Pembiayaan Ekspor Nasional (KD-PEN), yang mencakup penyesuaian skala usaha UKM ekspor; penetapan komoditas dan target ekspor unggulan nasional, kebijakan tata kelola infrastruktur ekspor yang lebih baik berdasarkan satu peta jalan nasional.
Selanjutnya, pengembangan export dashboard, Forum Kerja Bersama Ekspor serta joint monitoring committee; konsorsium Perguruan Tinggi untuk mendorong Peningkatan Jasa Pendidikan Tinggi Inbound; serta action projects untuk peningkatan ekspor salah satu komoditas unggulan yang dilaksanakan dalam salah satu siklus sehingga dapat dievaluasi dampaknya.
[lov]
