Berita

Syahganda Nainggolan/Net

Politik

Gerakan Mahasiswa Dan Ancaman Revolusi Sosial Di Indonesia

SENIN, 24 SEPTEMBER 2018 | 05:48 WIB | OLEH: DR. SYAHGANDA NAINGGOLAN

MAHASISWA telah digebuki polisi di beberapa daerah ketika melakukan demonstrasi menuntut Presiden Joko Widodo memperbaiki kondisi ekonomi dan bahkan menuntut Jokowi mundur.

Merespons kejadian ini, ketua Badan Eksekutif Mahasiswa se Indonesia, Fauzul Adzim, membuat rilis yang isinya mengecam pemerintahan Jokowi yang mengebiri demokrasi dan meminta Kepala Polisi Tito Karnavian tidak main gebuk orang-orang (mahasiswa) yang menjalankan demokrasi serta menghukum polisi yang melakukan kekerasan. BEM SI ini juga menuntut Jokowi agar meminta maaf pada seluruh mahasiswa Indonesia.

Gerakan mahasiswa saat ini kita lihat mulai marak dan menjalar ke seluruh pelosok negeri. Fenomena ini menarik, meskipun tahun-tahun sebelumnya ada juga gerakan mahasiswa, namun tidak sebesar dan seradikal yang saat ini ada.

Mengapa Ada Gerakan Mahasiswa?

Bagaimana kita memahami fenomena ini? Tentu banyak sebab yang dapat kita selidiki, tapi dua hal sebagai berikut penting diperhitungakan.

Pertama, kita berasumsi bahwa kesadaran politik mahasiswa yang hilang selama ini muncul kembali. Kemunculan ini disebabkan faktor kesejarahan yang menempatkan mahasiswa kita sebagai "avant garde" dalam mendorong kebangkitan bangsa.

Kedua, kita dapat juga menelisik kepada kepentingan kolektif mahasiswa utu sendiri, dengan melihat adanya kegagalan universitas dan dunia kerja memberikan kesesuaian antara apa yang diimpikan mahasiswa setelah lulus dengan fakta lapangan kerja yang ada.

Kedua hal di atas, sebagai sebab ataupun motivasi terjadinya gerakan mahasiswa belakangan ini adalah sesuatu yang sah. Dalam kesadaran kesejarahannya, mahasiswa dinegara-negara berkembang umumnya mengambil peran sebagai pahlawan dalam menuntut keadilan. Sebenarnya ini bukan hanya terbatas pada negara berkembang saja, jika kita melihat peran mahasiswa di Amerika semasa perang Vietnam tahun 60-70 an dengan geraknan Occupy (Wallstreet lalu Campus) beberapa tahun lalu. Kedua peristiwa berbeda jaman itu melahirkan kesadaran perjuangan mahasiswa menegakkan keadilan.

Di Hongkong juga, beberapa tahun lalu, gerakan mahasiswa menentang pemerintah pusat RRC atas sikap otoriter dalam menentukan kepemimpinan Hongkong, menyebabkan gerakan mahasiswa menguasai Hongkong dalam waktu yang lama.

Di Eropa, dalam kaitan dengan krisis ekonomi dan isu "immigrant", mahasiswa juga banyak melakukan protes sosial.

Jadi, sesungguhnya gerakan mahasiswa tersebut tidak bisa punah atau usang. Sepanjang adanya ketidakadilan atau persoalan sosial yang nyata, mereka pasti akan hadir kembali. Apalagi jika dikaitkan hancurnya institusi politik kita, yang korup dan jahat saat ini.

Kegelisahan mahasiswa jika dikaitkan dengan masa depan mereka yang semakin buruk, bisa juga jadi bersifat komplementer atas eksistensi kesadaran politik mereka. Tahun ini, menurut BPS, terjadi peningkatan sarjana menganggur. Tahun 2018, sekitar 8 persen atau 660.000 dari 7 juta sarjana menganggur karena tidak dapat diserap lapangan kerja yang layak. Banyak sarjana diberitakan bekerja sebagai buruh Gojek.

Sesuatu yang memilukan bagi masa depan yang dibayangkan mahasiswa.

Hal ini tentu dipersepsikan mahasiswa sebagai kegagalan pemerintah menciptakan pilihan pembangunan yang menyerap pencari kerja. APINDO sendiri tahun lalu merilis hanya mampu menyerap 500 ribu tenaga kerja formal. Jauh di bawah angka 2,5 juta pencari kerja baru. Dan sarjana umumnya berekspektasi akan menjadi pekerja formal dan pekerja tetap.

Kesadaran politik mahasiswa yang bercampur dengan kegelisahan akan masa depan tentu keduanya mendorong fenomena gerakan mahasiswa ini. Jika keduanya berhimpit atau menjadi sumber kesadaran pada saat bersamaan, maka militansi mereka semakin besar.

Namun, faktor kerisauan masa depan tersebut tidak menggugurkan idealisme mahasiswa sebagai pejuang kebangsaan, sesuai takdir sejarahnya.

Revolusi Sosial

Mahasiswa adalah makhluk dengan "banyak nyawa" dalam konteks keberaniannya. Sebagai sosok jiwa muda, mereka memang menikmati militansi dan radikalis gerakan. Adalah salah besar memikirkan mereka menjadi takut ketika darah darah mereka bercucuran di jalan. Darah darah mereka itulah sumber inspirasi perjuangan mereka menggelembung menjadi besar. Berbeda dengan kriminal ataupun teroris, mahasiswa meyakini takdir mereka secara politik untuk perbaikan bangsa.

Persoalannya adalah pertama, apakah membungkam gerakan mahasiswa ini memang diperlukan dalam sebuah demokrasi. Menurut saya, yang perlu dilakukan adalah dialog yang saling menghargai antara rezim dengan para mahasiswa tersebut. Agar demokrasi tetap dalam koridor yang kita kelola.

Kedua, bagaimana agar ekskalasi gerakan mahasiswa tidak mengganggu suasana pemilu? Tanpa membatasi hak-hak mereka menyatakan pendapat? Ini adalah ujian serius bagi rezim Jokowi, mengkanalisasi tuntutan mahasiswa tersebut, baik tadi dengan memperbanyak dialog sosial, maupun memeriksa kesesuaian target universitas dengan lapangan kerja ke depan.

Apabila ini tidak berhasil, maka ekskalasi gerakan mahasiwa bisa mengarah ke revolusi sosial. Kenapa? Karena suasana pemilu saat ini berada pada ketegangan sosial yang tinggi. Jika gerakan mahasiswa tidak dapat dikanalisasi, maka ketegangan di masyarakat dapat berhimpit dengan ekskalasi gerakan mahasiswa tersebut pada tema-tema revolusioner yang di bawa mahasiswa.

Kita tidak perlu membiarkan gerakan mahasiswa ini menjadi gerakan besar dan radikal dalam masa pemilu.

Penutup

Mahasiswa dan gerakannya adalah "avant garda" (garda terdepan) dalam sejarah perubahan sosial. Jangan pernah melupakan hak kesejarahan mereka.

Biasanya jika gerakan mahasiswa marak, kita harus intropeksi ada sumbatan dalam demokrasi yang ada.

Tugas kita untuk menganalisasi peran besar kesejarahan mahasiswa ini untuk tetap eksis, sebagai kekuatan moral (moral force) yang mengingatkan kita semua untuk mengarahkan kembali kiblat bangsa.

Namun, dalam suasana pemilu yang memiliki ketegangan sendiri, kita perlu men-"detach" gerakan mahasiwa hingga berjalan dalam koridor yang tidak mengganggu suasana pemilu.

Perlu upaya kolektif. [***]

Ketua Dewan Direktur Lembaga Kajian Publik Sabang-Merauke Circle

Populer

Bangun PIK 2, ASG Setor Pajak 50 Triliun dan Serap 200 Ribu Tenaga Kerja

Senin, 27 Januari 2025 | 02:16

Gara-gara Tertawa di Samping Gus Miftah, KH Usman Ali Kehilangan 40 Job Ceramah

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:03

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

Prabowo Harus Ganti Bahlil hingga Satryo Brodjonegoro

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:14

Datangi Bareskrim, Petrus Selestinus Minta Kliennya Segera Dibebaskan

Jumat, 24 Januari 2025 | 16:21

Masyarakat Baru Sadar Jokowi Wariskan Kerusakan Bangsa

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00

KSST Yakin KPK Tindaklanjuti Laporan Dugaan Korupsi Libatkan Jampidsus

Jumat, 24 Januari 2025 | 13:47

UPDATE

HUT Ke-17 Partai Gerindra, Hergun: Momentum Refleksi dan Meneguhkan Semangat Berjuang Tiada Akhir

Senin, 03 Februari 2025 | 11:35

Rupiah hingga Mata Uang Asing Kompak ke Zona Merah, Trump Effect?

Senin, 03 Februari 2025 | 11:16

Kuba Kecam Langkah AS Perketat Blokade Ekonomi

Senin, 03 Februari 2025 | 11:07

Patwal Pejabat Bikin Gerah, Publik Desak Regulasi Diubah

Senin, 03 Februari 2025 | 10:58

Kebijakan Bahlil Larang Pengecer Jual Gas Melon Susahkan Konsumen dan Matikan UKM

Senin, 03 Februari 2025 | 10:44

Tentang Virus HMPV, Apa yang Disembunyikan Tiongkok dari WHO

Senin, 03 Februari 2025 | 10:42

Putus Rantai Penyebaran PMK, Seluruh Pasar Hewan di Rembang Ditutup Sementara

Senin, 03 Februari 2025 | 10:33

Harga Emas Antam Merosot, Satu Gram Jadi Segini

Senin, 03 Februari 2025 | 09:58

Santorini Yunani Diguncang 200 Gempa, Penduduk Diminta Jauhi Perairan

Senin, 03 Februari 2025 | 09:41

Kapolrestabes Semarang Bakal Proses Hukum Seorang Warga dan Dua Anggota Bila Terbukti Memeras

Senin, 03 Februari 2025 | 09:39

Selengkapnya