Berita

Workshop Kementerian PUPR/Biro Komunikasi Kementerian PUPR

Advertorial

Kementerian PUPR Dukung Disrupsi Teknologi Tingkatkan Pelayanan Sektor Perumahan

SENIN, 17 SEPTEMBER 2018 | 23:57 WIB | LAPORAN:

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung disrupsi teknologi di sektor perumahan.

Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti menjelaskan disrupsi teknologi yang dilakukannya bertujuan meningkatkan pelayanan sektor perumahan bisa lebih cepat, lebih baik dan lebih murah.

Disrupsi teknologi juga diharapkan mendukung pencapaian program satu juta rumah yang dicanangkan Presiden Joko Widodo untuk mengurangi secara bertahap kekurangan pasokan (backlog) rumah di Indonesia.


Salah satunya inovasi yang di dorong adalah teknologi informasi yang mendukung efisiensi pasar perumahan berdasarkan informasi supply-demand perumahan, dan efisiensi supply-chain dalam proses pembangunan perumahan.

Inovasi tersebut juga disosialisasikan dalam acara "Workshop Disruptive Technology for Affordable Housing" di Jakarta, Senin (17/9)

Tak hanya itu workshop ini juga membahas teknologi dalam pemilihan material untuk membuat bangunan ramah lingkungan dan bisa mengurangi jejak karbon di bidang perumahan.

"Analisis mengenai lokasi yang bagus untuk mengembangkan fungsi perumahan dengan menggunakan pendekatan permodelan, serta pemanfaatan teknologi blockchain untuk mempermudah penyediaan lahan perumahan," kata Anita saat membuka acara.

Senior Urban Economist and Coordinator of the World Bank Indonesia Marcus Lee menyampaikan sektor perumahan harus dapat mengambil manfaat dari disrupsi teknologi. Salah satu contoh disrupsi teknologi yang berkembang di Indonesia adalah GoJek dan GoPay.

Tantangan tersebut sudah dijawab oleh Kementerian PUPR. Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Lana Winayanti mengatakan, pemerintah saat ini sedang mengembangkan sistem informasi digital terintegrasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tentang informasi perumahan.

Melalui sistem informasi itu diharapkan juga dapat menertibkan penyedia perumahan yang tidak mematuhi aturan serta alat untuk menganalisa fluktuasi harga perumahan.

"Selama ini masyarakat harus mencari informasi tentang perumahan dengan mengakses ke berbagai situs internet yang berbeda-beda. Adanya sistem terintegrasi ini dapat diketahui informasi mengenai penawaran dan permintaan dibidang perumahan. Pengembang tentu akan terbantu karena bisa mengetahui lokasi permintaan rumah yang tinggi," kata Lana.

Dikesempatan yang sama, Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi AH mengatakan, sistem informasi bidang perumahan yang bekerjasama secara teknis dengan Bank Dunia itu diharapkan bisa rampung dalam tiga tahun ke depan. Menurutnya, kebutuhan teknologi untuk bidang perumahan sudah menjadi hal mutlak saat ini, baik untuk masyarakat maupun pengembang.

Sementara Direktur Perencanaan Pembiayaan Perumahan Eko D. Heripoerwanto selaku Ketua Panitia mengatakan workshop ini menghadirkan para ahli pakar dibidang teknologi dan perumahan dengan tujuan agar bisa memberikan pengetahuan kepada stakeholders terkait inovasi teknologi informasi sektor perumahan. Disamping itu juga untuk menjaring masukan mengenai potensi dan tantangan di lapangan dalam penerapan teknologi untuk program perumahan dan menjadi wadah bertukar pengalaman.  

Hadir sebagai narasumber dalam diskusi panel yaitu CEO iBuild Lew Schulman,  Green Building Specialist IFC/EDGE Autif Sayyed, CEO Property Price Tag Cha-Ly Koh, Senior Urban Development Specialist World Bank Gayatri Singh, Managing Director Lenddo, AsiaPacific Mark Mackenzie dan Country BlockchainLeader,IBM Blockchain Andre Jenie.

Workshop dihadiri oleh sekitar 120 peserta perwakilan dari lembaga pemerintahan seperti Kementerian Kordinator Bidang Perekonomian, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Komnunikasi dan Informatika, dan Kementerian Koperasi dan UKM, BUMN dan BUMD, praktisi dan pemerhati perumahan, perbankan, asosiasi pengembang, dan perguruan tinggi. [nes]


Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Bos Danantara Ungkap Proses Pangkas BUMN Tak Mudah

Rabu, 07 Oktober 2026 | 12:11

Hingga Siang Nusron Belum Hadir, KPK Masih Menunggu

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:53

PJBS Direvisi, Porsi Saham Bayan Resources yang Dibeli Haji Isam Bertambah Jadi 10,08 Miliar

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:44

Nasib Gibran Kini Tergantung Prabowo

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:37

Empat WNI Pulang ke Tanah Air usai Enam Bulan Disandera Bajak Laut Somalia

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:31

PDIP: Kebohongan Gibran Lulus SMA Sederajat Tercatat dalam Putusan Negara!

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:31

Putusan MK soal Gibran Buka Perdebatan Demokrasi

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:21

DPR Minta Pemerintah Percepat Huntara bagi Korban Gempa Flores

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:19

Rita Widyasari Kembali Diperiksa KPK

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:17

Badai Dekati Amerika, Harga Minyak Naik Lagi

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:01

Selengkapnya