Berita

Workshop Kementerian PUPR/Biro Komunikasi Kementerian PUPR

Advertorial

Kementerian PUPR Dukung Disrupsi Teknologi Tingkatkan Pelayanan Sektor Perumahan

SENIN, 17 SEPTEMBER 2018 | 23:57 WIB | LAPORAN:

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung disrupsi teknologi di sektor perumahan.

Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti menjelaskan disrupsi teknologi yang dilakukannya bertujuan meningkatkan pelayanan sektor perumahan bisa lebih cepat, lebih baik dan lebih murah.

Disrupsi teknologi juga diharapkan mendukung pencapaian program satu juta rumah yang dicanangkan Presiden Joko Widodo untuk mengurangi secara bertahap kekurangan pasokan (backlog) rumah di Indonesia.


Salah satunya inovasi yang di dorong adalah teknologi informasi yang mendukung efisiensi pasar perumahan berdasarkan informasi supply-demand perumahan, dan efisiensi supply-chain dalam proses pembangunan perumahan.

Inovasi tersebut juga disosialisasikan dalam acara "Workshop Disruptive Technology for Affordable Housing" di Jakarta, Senin (17/9)

Tak hanya itu workshop ini juga membahas teknologi dalam pemilihan material untuk membuat bangunan ramah lingkungan dan bisa mengurangi jejak karbon di bidang perumahan.

"Analisis mengenai lokasi yang bagus untuk mengembangkan fungsi perumahan dengan menggunakan pendekatan permodelan, serta pemanfaatan teknologi blockchain untuk mempermudah penyediaan lahan perumahan," kata Anita saat membuka acara.

Senior Urban Economist and Coordinator of the World Bank Indonesia Marcus Lee menyampaikan sektor perumahan harus dapat mengambil manfaat dari disrupsi teknologi. Salah satu contoh disrupsi teknologi yang berkembang di Indonesia adalah GoJek dan GoPay.

Tantangan tersebut sudah dijawab oleh Kementerian PUPR. Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Lana Winayanti mengatakan, pemerintah saat ini sedang mengembangkan sistem informasi digital terintegrasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tentang informasi perumahan.

Melalui sistem informasi itu diharapkan juga dapat menertibkan penyedia perumahan yang tidak mematuhi aturan serta alat untuk menganalisa fluktuasi harga perumahan.

"Selama ini masyarakat harus mencari informasi tentang perumahan dengan mengakses ke berbagai situs internet yang berbeda-beda. Adanya sistem terintegrasi ini dapat diketahui informasi mengenai penawaran dan permintaan dibidang perumahan. Pengembang tentu akan terbantu karena bisa mengetahui lokasi permintaan rumah yang tinggi," kata Lana.

Dikesempatan yang sama, Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi AH mengatakan, sistem informasi bidang perumahan yang bekerjasama secara teknis dengan Bank Dunia itu diharapkan bisa rampung dalam tiga tahun ke depan. Menurutnya, kebutuhan teknologi untuk bidang perumahan sudah menjadi hal mutlak saat ini, baik untuk masyarakat maupun pengembang.

Sementara Direktur Perencanaan Pembiayaan Perumahan Eko D. Heripoerwanto selaku Ketua Panitia mengatakan workshop ini menghadirkan para ahli pakar dibidang teknologi dan perumahan dengan tujuan agar bisa memberikan pengetahuan kepada stakeholders terkait inovasi teknologi informasi sektor perumahan. Disamping itu juga untuk menjaring masukan mengenai potensi dan tantangan di lapangan dalam penerapan teknologi untuk program perumahan dan menjadi wadah bertukar pengalaman.  

Hadir sebagai narasumber dalam diskusi panel yaitu CEO iBuild Lew Schulman,  Green Building Specialist IFC/EDGE Autif Sayyed, CEO Property Price Tag Cha-Ly Koh, Senior Urban Development Specialist World Bank Gayatri Singh, Managing Director Lenddo, AsiaPacific Mark Mackenzie dan Country BlockchainLeader,IBM Blockchain Andre Jenie.

Workshop dihadiri oleh sekitar 120 peserta perwakilan dari lembaga pemerintahan seperti Kementerian Kordinator Bidang Perekonomian, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Komnunikasi dan Informatika, dan Kementerian Koperasi dan UKM, BUMN dan BUMD, praktisi dan pemerhati perumahan, perbankan, asosiasi pengembang, dan perguruan tinggi. [nes]


Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

BGN Setop Sementara Operasional 1.276 SPPG, Ini Sebabnya

Kamis, 17 September 2026 | 01:56

DPR Apresiasi Kejagung Sita Aset dalam Kasus Febrie Tanpa Pandang Bulu

Kamis, 17 September 2026 | 01:30

Perang Dunia Ketiga Is Coming?

Kamis, 17 September 2026 | 01:04

KKP dan FAO Bidik Sektor Perikanan Genjot Ketahanan Pangan

Kamis, 17 September 2026 | 00:49

Kasus Teror di Papua Bikin Masyarakat Ragu dengan Kemampuan TNI-Polri

Kamis, 17 September 2026 | 00:20

Pemimpin Merupakan Refleksi Sistem Politik yang Dibangun Masyarakat

Kamis, 17 September 2026 | 00:01

Pergantian Menteri Harus Jadi Momentum Perkuat Kesejahteraan Rakyat

Rabu, 16 September 2026 | 23:35

Ada “Nama Ajaib”, Bos Pajak dan Bea Cukai Minta Rotasi Era Purbaya Dibatalkan

Rabu, 16 September 2026 | 23:08

KPK Didesak Bongkar Jaringan Sistematis Korupsi Layanan ATR/BPN

Rabu, 16 September 2026 | 22:41

Prabowo: PT Timah Untung 900 Persen Berkat Efisiensi BUMN

Rabu, 16 September 2026 | 22:36

Selengkapnya