Berita

Perahu nelayan Pagurawan/RMOL

Nusantara

Dilarang Melaut, Ribuan Nelayan Pagurawan Terancam Kelaparan

KAMIS, 13 SEPTEMBER 2018 | 17:46 WIB | LAPORAN: DARMANSYAH

Sejak 10 hari lalu sejumlah pukat jenis sandong, layang, gerandong dan tarik yang menjadi andalan nelayan Pagurawan, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, dilarang melaut.

Larangan itu terkait adanya Permen Kelautan yang melarang empat jenis pukat itu beroperasi. Alasannya merusak habitat laut.

Akibatnya, ribuan nelayan Batubara dan keluarganya terancam kelaparan. Sebab sudah 10 hari mereka tidak boleh melaut karena adanya pelarangan dan ancaman penangkapan dari aparat penegak hukum.


M. Nasar (50), warga Kelurahan Sidomulyo mengaku berpindah profesi menjadi ojek motor. Hal ini dilakukanuntuk bertahan hidup, karena tak bisa melaut.

"Tadi saya antar uang 10 ribu ke rumah hasil ngojek nyuruh untuk beli beras. Biar keluarga bisa makan. Kami sudah susah hidup gara-gara dilarang melaut," kata Nasar kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (13/9).

Sedangkan Khairul, mengaku tidak tahu harus berbuat apa lagi karena menjadi nelayan adalah pekerjaan utamanya.

"Udah 10 hari tak melaut, ondak (mau) merokok aja susah," ungkap ayah tiga anak ini.

Ancaman sulitnya memenuhi kebutuhan hidup bukan saja dirasakan Nelayan yang sudah tidak bisa melaut. Sahrul, pengusaha penampung hasil nelayan, juga merasakan hal yang sama.

Dia menilai pelarangan yang dilakukan pemerintah tidak adil. Sebab melaut dengan pukat layang atau jenis lain yang dilarang tidak merusak habitat laut secara total, karena masih bisa diperbarui alam.

"Yang paling merusak habitat laut itu justru perusahaan besar di tepi laut yang bertebar di sekitar Pagurawan ini," beber Sahrul.

Mereka menilai Pemerintah tidak berlaku adil, karena hanya menghukum para nelayan tapi tidak menghukum perusahaan di tepi laut.

"Kerusakan laut akibat limbah bisa mencapai 6 mil laut dari tepi pantai. Inilah yang harusnya dipersoalkan," cetus nelayan M. Nasar.

Dampak larangan melaut ini juga berimbas kepada masa depan anak-anak mereka.

Kasek MTs Al Washliyah Pangkalan Dodek Mahyudanil, mengakui sudah banyak orang tua siswa yang datang minta anak mereka tidak terkena absen, jika tak masuk sekolah.

"Ini dampak larangan melaut itu," ujarnya.  ‎[nes]

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

Pidato Prabowo buat Roy Suryo: Jangan Lihat ke Belakang

Senin, 08 Desember 2025 | 12:15

UPDATE

Dituding Biang Kerok Banjir Sumatera, Saham Toba Pulp Digembok BEI

Kamis, 18 Desember 2025 | 14:13

Kapolda Metro Jaya Kukuhkan 1.000 Nelayan Jadi Mitra Keamanan Laut Kepulauan Seribu

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:56

OTT Jaksa di Banten: KPK Pastikan Sudah Berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:49

Momen Ibu-Ibu Pengungsi Agam Nyanyikan Indonesia Raya Saat Ditengok Prabowo

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:41

Pasar Kripto Bergolak: Investor Mulai Selektif dan Waspada

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:31

Pimpinan KPK Benarkan Tangkap Oknum Jaksa dalam OTT di Banten

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:21

Waspada Angin Kencang Berpotensi Terjang Perairan Jakarta

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:02

DPR: Pembelian Kampung Haji harus Akuntabel

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:01

Target Ekonomi 8 Persen Membutuhkan Kolaborasi

Kamis, 18 Desember 2025 | 12:58

Film TIMUR Sajikan Ketegangan Operasi Militer Prabowo Subianto di Papua

Kamis, 18 Desember 2025 | 12:48

Selengkapnya