Berita

Perahu nelayan Pagurawan/RMOL

Nusantara

Dilarang Melaut, Ribuan Nelayan Pagurawan Terancam Kelaparan

KAMIS, 13 SEPTEMBER 2018 | 17:46 WIB | LAPORAN: DARMANSYAH

Sejak 10 hari lalu sejumlah pukat jenis sandong, layang, gerandong dan tarik yang menjadi andalan nelayan Pagurawan, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, dilarang melaut.

Larangan itu terkait adanya Permen Kelautan yang melarang empat jenis pukat itu beroperasi. Alasannya merusak habitat laut.

Akibatnya, ribuan nelayan Batubara dan keluarganya terancam kelaparan. Sebab sudah 10 hari mereka tidak boleh melaut karena adanya pelarangan dan ancaman penangkapan dari aparat penegak hukum.


M. Nasar (50), warga Kelurahan Sidomulyo mengaku berpindah profesi menjadi ojek motor. Hal ini dilakukanuntuk bertahan hidup, karena tak bisa melaut.

"Tadi saya antar uang 10 ribu ke rumah hasil ngojek nyuruh untuk beli beras. Biar keluarga bisa makan. Kami sudah susah hidup gara-gara dilarang melaut," kata Nasar kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (13/9).

Sedangkan Khairul, mengaku tidak tahu harus berbuat apa lagi karena menjadi nelayan adalah pekerjaan utamanya.

"Udah 10 hari tak melaut, ondak (mau) merokok aja susah," ungkap ayah tiga anak ini.

Ancaman sulitnya memenuhi kebutuhan hidup bukan saja dirasakan Nelayan yang sudah tidak bisa melaut. Sahrul, pengusaha penampung hasil nelayan, juga merasakan hal yang sama.

Dia menilai pelarangan yang dilakukan pemerintah tidak adil. Sebab melaut dengan pukat layang atau jenis lain yang dilarang tidak merusak habitat laut secara total, karena masih bisa diperbarui alam.

"Yang paling merusak habitat laut itu justru perusahaan besar di tepi laut yang bertebar di sekitar Pagurawan ini," beber Sahrul.

Mereka menilai Pemerintah tidak berlaku adil, karena hanya menghukum para nelayan tapi tidak menghukum perusahaan di tepi laut.

"Kerusakan laut akibat limbah bisa mencapai 6 mil laut dari tepi pantai. Inilah yang harusnya dipersoalkan," cetus nelayan M. Nasar.

Dampak larangan melaut ini juga berimbas kepada masa depan anak-anak mereka.

Kasek MTs Al Washliyah Pangkalan Dodek Mahyudanil, mengakui sudah banyak orang tua siswa yang datang minta anak mereka tidak terkena absen, jika tak masuk sekolah.

"Ini dampak larangan melaut itu," ujarnya.  ‎[nes]

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

UPDATE

Denny Indrayana Optimistis MK Diskualifikasi Gibran

Senin, 05 Oktober 2026 | 10:05

Harga Minyak Dunia Membara, Rupiah Kembali Dekati Rp18.000 per Dolar AS

Senin, 05 Oktober 2026 | 10:03

Prabowo Pimpin Upacara HUT ke-81 TNI di Cilangkap

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:55

Nonton Film ‘Istimewa’ Bareng Penyandang Disabilitas, Legislator PKS Dorong Kesetaraan

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:49

Masuknya RG Jadi Wantimpres Pelajaran untuk Tak Terlalu Anti Kekuasaan

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:43

Ribuan Prajurit Dikerahkan Dalam HUT ke-81 TNI di Cilangkap

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:34

SBY dan Jokowi Kompak Hadir di Upacara HUT Ke-81 TNI

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:33

IHSG Positif di Awal Perdagangan

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:32

Profil Komandan Upacara HUT Ke-81 TNI Letjen TNI Lucky Avianto

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:18

KPK Telusuri Dugaan Setoran dari Wajib Pajak Sektor Pertambangan di Banjarmasin

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:17

Selengkapnya