Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Pilpres 2019, Fahira: Ada Pihak Dagang Kebhinekaan

RABU, 12 SEPTEMBER 2018 | 07:04 WIB | LAPORAN: SUKARDJITO

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan melakukan penetapan dan pengumuman pasangan calon Presiden/Wakil Presiden (Capres/Cawapres) Pemilu 2019 pada 20 September 2018.

Pun kemudian akan dilanjutkan dengan masa kampanye Pilpres yang berlangsung sekitar enam bulan yaitu dimulai pada 23 September 2018-13 April 2019.

Anggota DPD RI, Fahira Idris ada gelagat dari pihak tertentu yang terus menjadikan kebhinekaan sebagai ‘dagangan’ kampanye.


Pihak itu, sambung dia, menuding yang berseberangan tidak menghargai kebhinekaan, kemudian dilabeli radikal, tidak nasionalis, bahkan distigma anti pancasila.

"Padahal kebhinekaan adalah fakta di negeri ini dan sudah diselesaikan oleh para pendiri bangsa ini lewat persatuan," ujar senator asal DKI Jakarta ini dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Rabu (12/9).

Menurut Fahira, jika nanti pada masa kampanye ada pasangan capres/cawapres atau tim kampanyenya yang mengusung tema sentral kampanye di luar ekonomi artinya mereka tidak paham apa prioritas yang harus segera diselesaikan oleh bangsa ini.

“Persatuan kita akan semakin kuat jika keadilan ekonomi tercipta di negeri. Caranya, pulihkan kembali ekonomi bangsa ini. Hentikan kebergantungan ekonomi kita terhadap barang impor terutama pangan dan energi yang sangat besar serta segera stabilkan harga-harga bahan pokok. Jadi tidak nyambung jual isu soal kebhinekaan sementara ekonomi terpuruk. Saya harap ini jadi perhatian pasangan capres/cawapres dan tim kampanyenya,” pungkasnya. [jto]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Kasus Bansos, Kabulog Jateng hingga Pejabat Pemkab Brebes dan Jember Diperiksa KPK

Rabu, 09 September 2026 | 14:28

Purbaya Bakal Tarik Dana Daerah yang Mengendap Rp100 Triliun di Bank

Rabu, 09 September 2026 | 14:26

Rumah Digeledah, Direktur PT CMC Diperiksa KPK Hari Ini

Rabu, 09 September 2026 | 14:06

Rugikan Negara Rp35,7 Miliar, KPK Panggil Direktur PT Brantas Abipraya

Rabu, 09 September 2026 | 13:49

Kata Bonjopi, Persib si Raja Comeback

Rabu, 09 September 2026 | 13:39

Punya 12 Pabrik Sawit, Legislator Nilai Sintang Cocok Jadi Basis Produksi B50

Rabu, 09 September 2026 | 13:29

Pakistan: Serangan Houthi ke Saudi Bisa Aktifkan Pakta Pertahanan Mekkah

Rabu, 09 September 2026 | 13:27

PISA 2025 Tak Banyak Bergerak, Indonesia Sedang Menormalisasi Krisis Pembelajaran

Rabu, 09 September 2026 | 13:02

Penyaluran B50 Tembus 3,4 Juta KL, 94 Persen SPBU Sudah Salurkan Biodiesel

Rabu, 09 September 2026 | 12:47

Tim SAR Diminta Maksimalkan Pencarian Lima Jurnalis Hilang Kontak di Anak Krakatau

Rabu, 09 September 2026 | 12:38

Selengkapnya