Berita

Ilustrasi/BBC

Dunia

Presiden Tanzania: Stop Konsumsi Pil KB!

SELASA, 11 SEPTEMBER 2018 | 05:49 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Presiden Tanzania John Magufuli mendesak perempuan untuk berhenti mengkonsumsi pil KB. Dia mengatakan bahwa negara itu saat ini membutuhkan lebih banyak orang.

"Perempuan sekarang dapat meninggalkan metode kontrasepsi," kata Magufuli dalam sebuah rapat umum yang digelar kemarin di distrik Meatu utara.

Dia mengatakan orang-orang yang menggunakan metode keluarga berencana adalah malas.


"Mereka tidak ingin bekerja keras untuk memberi makan keluarga besar. Dan itulah mengapa mereka memilih untuk mengontrol kelahiran dan berakhir dengan satu atau dua anak saja," katanya.

"Saya telah bepergian ke Eropa dan tempat lain dan telah melihat efek berbahaya dari pengendalian kelahiran. Beberapa negara sekarang menghadapi pertumbuhan populasi yang menurun," sambungnya seperti dimuat BBC.

Tanzania saat ini memiliki populasi sekitar 53 juta orang. 49 persen di antaranya hidup dengan kurang dari 2 dolar AS per hari.

Rata-rata, seorang wanita di Tanzania memiliki lebih dari lima anak. Angka itu merupakan tingkat tertinggi di dunia.

Anggota parlemen oposisi Cecil Mwambe mengkritik langkah presiden. Dia mengatakan bahwa hal itu bertentangan dengan kebijakan kesehatan negara itu.

Mwambe mengatakan bahwa jika Presiden Magufuli ingin komentarnya dianggap serius, dia harus mengubah skema asuransi kesehatan untuk mencakup 10 anak, bukan empat anak per keluarga seperti yang dicanangkan saat ini. [mel]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya