Berita

Suhariyanto/net

Politik

Rantai Pasokan Bahan Pangan Mesti Dipantau Ketat

RABU, 05 SEPTEMBER 2018 | 20:36 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Pemerintah perlu mewaspadai dan memantau rantai pasokan bahan pangan.


Meski terjadi deflasi di bulan Agustus, namun secara tahunan tetap inflasi. Apalagi, pemerintah menargetkan besaran inflasi tahun ini 3,5 persen plus minus 1 persen.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suhariyanto, mengatakan data BPS bulan Agustus lalu menunjukkan deflasi 0,05 persen dibandingkan bulan sebelumnya atau month-to-month (mtm). Sementara secara tahunan atau year-on-year (yoy) inflasi 3,20 persen. Dengan begitu secara tahun kalender berjalan (ytd) atau selama Januari-Agustus 2018, inflasi tercatat sebesar 2,31 persen.
                                                                                                                                         Angka deflasi Agustus dipengaruhi penurunan harga telur ayam, bawang merah dan tarif angkutan udara. Walau pemerintah mengklaim stok bahan pangan stabil atau berlebih, tetap akan timbul kelangkaan dan kenaikan harga jika distribusinya tak diperhatikan. Bila pemerintah menginginkan inflasi tahun ini di kisaran target 2,5-4,5 persen, komoditas pangan harus benar-benar dikawal.
                                                                                                                                         Angka deflasi Agustus dipengaruhi penurunan harga telur ayam, bawang merah dan tarif angkutan udara. Walau pemerintah mengklaim stok bahan pangan stabil atau berlebih, tetap akan timbul kelangkaan dan kenaikan harga jika distribusinya tak diperhatikan. Bila pemerintah menginginkan inflasi tahun ini di kisaran target 2,5-4,5 persen, komoditas pangan harus benar-benar dikawal.

"Perlu dimonitor dari waktu ke waktu," ujar Suhariyanto, dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Rabu (5/9).

Rantai distribusi jadi bagian penting penyebab fluktuasi harga dalam tata niaga pangan Indonesia.

Sementara itu, Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, kerap menyampaikan rencana pemerintah menyederhanakan rantai pasokan komoditas bahan pangan untuk menghindari manipulasi harga di tingkat perantara maupun distributor. Ia juga menindak tegas importir nakal yang menimbun stok bahan pangan. Contohnya dilakukan terhadap tiga tersangka pelaku penimbunan 182 ton bawang putih di Marunda, Jakarta, Mei lalu. Izin impor ketiganya langsung dicabut.

Untuk memastikan tidak ada penimbunan, Kementerian Pertanian telah membentuk Satgas Pangan sampai ke tingkat Polres sehingga dapat menjangkau setiap wilayah. [ald]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya