Berita

Presiden Argentina/BBC

Dunia

Penghematan, Presiden Argentina Pangkas Jumlah Kementerian

SELASA, 04 SEPTEMBER 2018 | 07:47 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Presiden Argentina Mauricio Macri memutuskan untuk merampingkan kabinetnya dengan menutup sejumlah kementerian atau menggabungkan beberapa kementerian.

Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya penghematan negara dalam menghadapi situasi darurat yang diciptakan oleh krisis mata uang Argentina.

Dalam pidato yang disiarkan televisi nasional Argentina awal pekan ini, Macri mengatakan bahwa Argentina tidak dapat terus membelanjakan lebih dari yang diperoleh.


Belum jelas kementerian mana yang akan ditutup atau digabung.

Dikabarkan BBC, langkah lain yang juga akan dilakukan oleh pemerintah Argentina adalah dengan meningkatkan pajak ekspor beberapa biji-bijian dan produk lainnya.

Argentina sendiri diketahui adalah eksportir tepung kedelai dan minyak kedelai terbesar dan juga merupakan produsen besar jagung, gandum dan kedelai mentah.

Menteri Keuangan, Nicolas Dujovne, mengumumkan langkah-langkah untuk memotong defisit anggaran negara tahun depan dalam upaya untuk menghentikan penurunan nilai tukar peso Argentina.

Langkah penghematan yang dilakukan diharapkan akan mampu mengurangi defisit ke nol pada tahun 2019. [mel]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya