Berita

Kaos #2019GantiPresiden/Net

Politik

#2019GantiPresiden Sebatas Ide Perubahan Seperti Slogan Turunkan Soeharto

SENIN, 03 SEPTEMBER 2018 | 15:56 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Gerakan #2019GantiPresiden bukan sesuatu yang bisa dikategorikan sebagai perbuatan makar. Sebab, gerakan itu berisi keinginan dan ide demokrasi yang tumbuh di masyarakat.

Begitu kata Ketua Umum DPP Garda NKRI, Haris Pertama dalam keterangan tertulisnya, Senin (3/9).

“Tidak elok kemudian gerakan berserikat dan berkumpul yang dijamin dalam UU itu dilarang-larang apalagi sampai terjadi persekusi. Sebab #2019GantiPresiden bukanlah gerakan makar," ujarnya.


Haris menjelaskan bahwa gerakan itu tidak pernah ditemukan adanya upaya angkat senjata dan penggalangan massa untuk menyerang dan menguasai jantung kekuasaan pemerintah yang sah.

Menurutnya, gerakan ini sama saja dengan ide dan slogan perubahan pada rezim orba dulu, seperti slogan “Turunkan Soeharto”, “Turunkan Gusdur” atau gerakan cabut mandat di era SBY.

“Substansinya sama saja, bahkan saya melihat gerakan ini malah memilih menggunakan momentum 2019 saat pilpres sebagai mekanisme yang sah dan konstitusional untuk mengeksekusi harapan mereka itu, jadi itu adalah ide dan gerakan yang tidak mesti dihalang-halangi dengan cara-cara kampungan,” bebernya.

Harus menilai bahwa bagian yang terpenting adalah kelompok Pro Jokowi mesti melahirkan cara cerdas dan santun untuk mengambil atensi publik, salah satunya dengan data dan fakta sejumlah prestasi baik dan monumental yang telah dilakukan pemerintahan Jokowi-JK.

Pengurus DPP KNPI ini meminta agar demokrasi tetap dijaga. Ide dari masyarakat tidak boleh dibegal karena keinginan berkuasa dengan cara-cara lama seperti menggunakan tangan aparat atau bahkan sengaja membenturkan kelompok masyarakat bahkan main hakim sendiri.

"Justru cara oknum pemerintah merespon gerakan 2019Ganti Presiden itu menjadi kampanye negatif bagi pemerintahan Jokowi yang selama ini kita kenal sebagai pribadi yang demokratis, santun dan beradab,” bebernya ketua Presidium Komite Aksi Mahasiswa Pemuda untuk Reformasi dan Demokrasi (Kamerad) tersebut. [ian]

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Awas! Pengisian Jabatan Wapres Jadi Transaksi Politik Elite

Senin, 16 November 2026 | 02:25

Tantangan Pemerintahan Prabowo Makin Kompleks Usai Gibran Mundur

Senin, 16 November 2026 | 02:01

Ancaman Tsunami dan Anak Krakatau Bukan Alasan Pindahkan Badak Jawa

Senin, 16 November 2026 | 01:44

Gibran Lari dari Pemakzulan DPR

Senin, 16 November 2026 | 01:17

Dirjen Bina Keuda Fatoni Raih Anugerah Penggerak Transformasi Digital 2026

Senin, 16 November 2026 | 01:01

HUT ke-15 Partai Nasdem Diisi Aksi Nyata untuk Kemanusiaan

Senin, 16 November 2026 | 00:45

Persoalan Hukum Gibran Belum Selesai, Jangan Buru-buru Cari Cawapres

Senin, 16 November 2026 | 00:32

Manuver Senyap Prabowo di Balik Mundurnya Gibran

Senin, 16 November 2026 | 00:15

Piala Eman-Yoshua 2026 Jadi Ajang Seleksi Talenta Muda

Senin, 16 November 2026 | 00:02

Kompetensi dan Profesionalisme Perawat Mendesak Ditingkatkan

Minggu, 15 November 2026 | 23:49

Selengkapnya