Berita

Ilustrasi/Net

Nusantara

Lemkapi: Kebijakan Ganjil Genap Perlu Ditinjau Ulang

SABTU, 01 SEPTEMBER 2018 | 07:59 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Kebijakan ganjil genap di Jakarta yang dipermanenkan perlu peninjauan ulang.

"Kami kurang setuju ganjil genap dipermanenkan saat ini, karena banyak masyarakat pengguna jalan yang dirugikan," kata Direktur Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Dr Edi Hasibuan.SH. MH di Jakarta dalam keterangannya akhir pekan ini (Sabtu, 1/9).

Dia menilai bahwa kebijakan ganjil genap hanya memindahkan kemacetan ke daerah pinggiran dan bukan menyelesaikan masalah kemacetan.


Edi menambahkan bahwa pihaknya menilai kebijakan ganjil genap menambah beban kerja polisi di lapangan.

"Kami menilai ini tidak rasional. Tugas polisi sudah banyak malah ditambah lagi. Harus mempelototi nomor kendaraan setiap yg lewat," tambah mantan anggota Kompolnas ini.

Menurutnya, kebijakan ini bisa dipermanenkan apabila transportasi MRT dan LRT sudah beroperasi dengan baik. Begitu pula dengan transportasi umum lainnya yang juga harus lebih baik.

"Kami mohon wacana permanen ganjil genap ditunda dulu. Siapkan perangkat IT yg bisa memantau mana kendaraan yang ganjil dan mana yang genap" ungkap pakar hukum dan kepolisian ini.                    

Dia menambahkan bahwa dirinya sedih melihat Dirlantas Polda Metro setuju diterapkannya kebijakan ganjil genap secara permanen. Edi pun mengaku prihatin dan sedih melihat anggota Polri harus masuk ke tengah jalan dikeramahian lalu lintas demi mencari nomor ganjil genap.

"Sungguh tidak efektif buat seorang anggota Polri," tukas doktor ilmu hukum ini. [mel]

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya