Berita

Ilustrasi/Net

Nusantara

Lemkapi: Kebijakan Ganjil Genap Perlu Ditinjau Ulang

SABTU, 01 SEPTEMBER 2018 | 07:59 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Kebijakan ganjil genap di Jakarta yang dipermanenkan perlu peninjauan ulang.

"Kami kurang setuju ganjil genap dipermanenkan saat ini, karena banyak masyarakat pengguna jalan yang dirugikan," kata Direktur Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Dr Edi Hasibuan.SH. MH di Jakarta dalam keterangannya akhir pekan ini (Sabtu, 1/9).

Dia menilai bahwa kebijakan ganjil genap hanya memindahkan kemacetan ke daerah pinggiran dan bukan menyelesaikan masalah kemacetan.


Edi menambahkan bahwa pihaknya menilai kebijakan ganjil genap menambah beban kerja polisi di lapangan.

"Kami menilai ini tidak rasional. Tugas polisi sudah banyak malah ditambah lagi. Harus mempelototi nomor kendaraan setiap yg lewat," tambah mantan anggota Kompolnas ini.

Menurutnya, kebijakan ini bisa dipermanenkan apabila transportasi MRT dan LRT sudah beroperasi dengan baik. Begitu pula dengan transportasi umum lainnya yang juga harus lebih baik.

"Kami mohon wacana permanen ganjil genap ditunda dulu. Siapkan perangkat IT yg bisa memantau mana kendaraan yang ganjil dan mana yang genap" ungkap pakar hukum dan kepolisian ini.                    

Dia menambahkan bahwa dirinya sedih melihat Dirlantas Polda Metro setuju diterapkannya kebijakan ganjil genap secara permanen. Edi pun mengaku prihatin dan sedih melihat anggota Polri harus masuk ke tengah jalan dikeramahian lalu lintas demi mencari nomor ganjil genap.

"Sungguh tidak efektif buat seorang anggota Polri," tukas doktor ilmu hukum ini. [mel]

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

UPDATE

Ranny Arafiq Datangi Polda Bukan sebagai Anggota DPR

Minggu, 29 Maret 2026 | 20:11

Yusril Dapat Teror Usai Badko HMI Sumut Diskusi Kasus Penyiraman Air Keras

Minggu, 29 Maret 2026 | 19:28

Bagi SBY, Juwono Sudarsono Sosok di Balik Modernisasi Pertahanan RI

Minggu, 29 Maret 2026 | 19:13

Duh, 94.542 Penyelenggara Negara Belum Lapor LHKPN

Minggu, 29 Maret 2026 | 18:37

Bapera Klarifikasi Dugaan Pengeroyokan di Area Polda Metro Jaya

Minggu, 29 Maret 2026 | 18:06

Juwono Sudarsono Dimakamkan Secara Militer di TMP Kalibata

Minggu, 29 Maret 2026 | 17:46

Anomali Lelang KPK: HP Oppo Rp59 Juta Tak Dilunasi Pemenang

Minggu, 29 Maret 2026 | 17:26

Prabowo Bakal Bahas Isu Strategis dalam Lawatan ke Jepang

Minggu, 29 Maret 2026 | 17:22

Stabilitas Pasokan dan Harga BBM Selama Mudik Dipuji Warganet

Minggu, 29 Maret 2026 | 17:03

Gus Salam Serukan Hentikan Perang Iran-AS Demi Kemanusiaan

Minggu, 29 Maret 2026 | 16:39

Selengkapnya