Kantor Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa menerbitkan laporan terbaru yang berisi kritik atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan di Nikaragua di tengah gelombang protes anti-pemerintah.
Laporan itu menyusul investigasi atas tewasnya ratusan orang tewas dan ribuan lainnya terluka sejak April tahun ini.
"Represi dan pembalasan terhadap demonstran terus berlanjut saat dunia membuang muka," kata kepala hak asasi manusia PBB Zeid Raad Al Hussein.
Pemerintah Nikaragua telah menolak laporan itu sebagai "bias".
Laporan itu mencakup periode dari 18 April hingga 18 Agustus kemarin ketika protes pertama kali menggebrak terhadap rencana yang sekarang dihentikan untuk mengubah sistem jaminan sosial di Nikaragua.
Namun protes ini justru berubah menjadi panggilan yang lebih luas untuk pengunduran diri Presiden Daniel Ortega.
Laporan PBB mengatakan bahwa pada fase pertama krisis ada respon represif terhadap protes oleh polisi dan elemen bersenjata pro-pemerintah.
"Selama tahap 'bersih-bersih' kedua, dari pertengahan Juni hingga pertengahan Juli, polisi, unsur-unsur bersenjata pro-pemerintah, termasuk yang dikenal sebagai 'kekuatan kejut' (fuerzas de choque), dan massa (turbo) secara paksa membongkar rintangan jalan. dan barikade," begitu bunyi laporan tersebut.
Kantor Hak Asasi Manusia PBB mengatakan bahwa informasi yang diperolehnya "secara kuat menunjukkan bahwa elemen-elemen bersenjata ini bertindak dengan persetujuan dari otoritas negara tingkat tinggi dan polisi nasional. Bahkan seringkali dengan cara yang sama dan terkoordinasi.
Laporan itu menambahkan bahwa, kemudian selama tahap ketiga dan saat ini krisis, lawan-lawan pemerintah telah dianiaya dan dikriminalisasi.
"Pegawai negeri, termasuk guru dan dokter, dipecat, dan orang-orang yang dianggap kritis terhadap pemerintah telah dilecehkan, diintimidasi dan bahkan diserang," begitu bunyi laporan tersebut.
"Pihak berwenang, termasuk di tingkat tertinggi, telah semakin menstigma dan mendiskreditkan para pemrotes dan pembela hak asasi manusia, menggambarkan mereka sebagai teroris, pengkhianat dan malapetaka," tambahnya seperti dimuat
BBC.
Laporan itu memberikan rincian serangan terhadap anggota partai Sandinista yang mengatur, pejabat pemerintah dan anggota pasukan keamanan.
Laporan itu mengatakan bahwa 22 petugas polisi tewas antara 19 April dan 25 Juli dari total sekitar 300 kematian yang dilaporkan.
[mel]
