Berita

Mahyudin/Net

Mahyudin: Kalau Mau Kaya Jangan Jadi Pejabat

SELASA, 28 AGUSTUS 2018 | 14:55 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pejabat negara bukan jalan pintas menjadi kaya. Pejabat negara merupakan posisi terhormat yang harus terus mengurusi negara.

Begitu kata Wakil Ketua MPR Mahyudin saat melakukan sosialisasi empat pilar di Kantor Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (PPPPTK-IPS) Kota Batu, Jawa Timur, Selasa (28/8).

“Mau kaya jangan jadi pejabat, kalau mau kaya usaha dagang baru bener, kalau mau jadi pejabat penyelenggara negara itu ngurus negara," tegasnya di hadapan peserta.


Pejabat negara yang korupsi seharusnya malu. Sebab, segala sesuatu yang dibutuhkan sudah disediakan negara. Seperti kedatangannya ke Kota Batu yang semua akomodasi disediakan dengan uang negara.

“Jadi kalau curi lagi kelewatan itu namanya tidak beradab tidak manusiawi. Dia tidak punya hati nurani,“ lanjutnya.

Wakil ketua dewan pakar Partai Golkar itu menilai bahwa fenomena mencuri uang negara itu terjadi karena sistem yang memaksa melakukan hal tersebut.

"Misalnya kita baca media ada seorang Gubernur muda dari Bengkulu ditangkap karena korupsi, korupsinya banyak Rp 40 miliar lebih, ternyata orang itu disuruh cari duit minta dari proyek untuk membayar utang kampanye," katanya.

Atas alasan itu, Mahyudin mengusulkan agar pilkada kembali dipilih oleh DPRD. Sehingga calon tidak harus mengeluarkan banyak uang untuk memasang baliho, kaos, dan alat peraga kampanye lainnya,

"Jadi kalau bisa pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD saja, enggak usah langsung biayanya mahal," tandas Mahyudin. [ian]

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Awas! Pengisian Jabatan Wapres Jadi Transaksi Politik Elite

Senin, 16 November 2026 | 02:25

Tantangan Pemerintahan Prabowo Makin Kompleks Usai Gibran Mundur

Senin, 16 November 2026 | 02:01

Ancaman Tsunami dan Anak Krakatau Bukan Alasan Pindahkan Badak Jawa

Senin, 16 November 2026 | 01:44

Gibran Lari dari Pemakzulan DPR

Senin, 16 November 2026 | 01:17

Dirjen Bina Keuda Fatoni Raih Anugerah Penggerak Transformasi Digital 2026

Senin, 16 November 2026 | 01:01

HUT ke-15 Partai Nasdem Diisi Aksi Nyata untuk Kemanusiaan

Senin, 16 November 2026 | 00:45

Persoalan Hukum Gibran Belum Selesai, Jangan Buru-buru Cari Cawapres

Senin, 16 November 2026 | 00:32

Manuver Senyap Prabowo di Balik Mundurnya Gibran

Senin, 16 November 2026 | 00:15

Piala Eman-Yoshua 2026 Jadi Ajang Seleksi Talenta Muda

Senin, 16 November 2026 | 00:02

Kompetensi dan Profesionalisme Perawat Mendesak Ditingkatkan

Minggu, 15 November 2026 | 23:49

Selengkapnya