Berita

Utang/Net

Politik

Memikirkan Utang

SELASA, 28 AGUSTUS 2018 | 10:34 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

KETUM Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua MPR Zulkifli Hasan berhasil membangkitkan kesadaran publik tentang betapa serius masalah utang. Total utang publik sebesar Rp 8,62 ribu triliun per triwulan I tahun 2018.

Sementara itu, Bank Indonesia tidak menyajikan informasi tentang berapa sebenarnya total asset publik ke dalam tabel yang sama. Kebutuhan informasi yang tidak lengkap seperti itu menimbulkan rasa khawatir yang mendalam.

Sekalipun bukan menjadi urusan pribadi, namun peristiwa krisis ekonomi tahun 1998 di Indonesia sungguh tidak enak apabila berpotensi terulang kembali terutama selama informasi tidak lengkap lebih terperinci tersajikan.


Perilaku pernyataan pemerintah yang tidak senantiasa serba cocok dengan realitas dunia nyata telah menimbulkan horror kekurangpercayaan.

Misalnya informasi pemerintah telah menguasai 51 persen saham PT Freeport. Dalam kenyataannya pemerintah masih dalam proses panjang berencana membeli saham Freeport. Belum lagi dipersoalkan haruskah pemerintah membeli saham Freeport.

Ternyata sedemikian sulit terbedakannya antara rencana ke depan dan telah terealisasikannya suatu rencana itu telah menjadi cikal bakal mendasar terhadap timbulnya rasa khawatir terjadinya persoalan keseriusan utang di atas, atau pun untuk urusan-urusan publik yang lainnya.

Sebagian dari total utang publik adalah utang pemerintah pusat bruto. Utang pemerintah pusat tercatat sebesar Rp 4,14 ribu triliun pada triwulan I tahun 2018 (Bank Indonesia, 2018).

Di laman terpisah pada Kementerian Keuangan tersajikan informasi asset negara berdasarkan audit BPK sebesar Rp 5,46 ribu triliun tahun 2016, namun tidak ada informasi asset negara pada periode waktu yang sama untuk triwulan I tahun 2018.

Revaluasi asset negara terhadap 40 persen asset negara itu setara Rp 2,65 ribu triliun tahun 2017. Kira-kira asset negara menjadi senilai Rp 6,63 ribu triliun tahun 2018, ini sudah termasuk nilai akumulasi utang. Itu berarti rasio utang pemerintah pusat terhadap asset negara sebesar 62,44 persen.

Pengukuran rasio utang pemerintah terhadap PDB dengan angka 29,24 persen pada akhir Februari 2018 tidak menimbulkan rasa tentram. Hal ini disebabkan realisasi APBN per 1 Januari-30 November 2017 untuk akumulasi pembayaran kewajiban utang dalam negeri dan luar negeri sebesar  Rp 210,5 triliun.

Kemudian realisasi pendapatan negara dan hibah sebesar 1395,6 triliun pada periode yang sama menghasilkan rasio sebesar 15,08 persen.

Oleh karena APBN didesain defisit dengan realisasi pembiayaan negara yang sebesar Rp 411,1 triliun pada periode analisis yang sama di atas, maka implikasinya adalah kemampuan negara dalam membayar kewajiban utang negara tadi sangat ditentukan oleh keberhasilan negara dalam memperoleh pembiayaan negara. [***]

Sugiyono Madelan

Peneliti INDEF dan dosen Universitas Mercu Buana

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Awas! Pengisian Jabatan Wapres Jadi Transaksi Politik Elite

Senin, 16 November 2026 | 02:25

Tantangan Pemerintahan Prabowo Makin Kompleks Usai Gibran Mundur

Senin, 16 November 2026 | 02:01

Ancaman Tsunami dan Anak Krakatau Bukan Alasan Pindahkan Badak Jawa

Senin, 16 November 2026 | 01:44

Gibran Lari dari Pemakzulan DPR

Senin, 16 November 2026 | 01:17

Dirjen Bina Keuda Fatoni Raih Anugerah Penggerak Transformasi Digital 2026

Senin, 16 November 2026 | 01:01

HUT ke-15 Partai Nasdem Diisi Aksi Nyata untuk Kemanusiaan

Senin, 16 November 2026 | 00:45

Persoalan Hukum Gibran Belum Selesai, Jangan Buru-buru Cari Cawapres

Senin, 16 November 2026 | 00:32

Manuver Senyap Prabowo di Balik Mundurnya Gibran

Senin, 16 November 2026 | 00:15

Piala Eman-Yoshua 2026 Jadi Ajang Seleksi Talenta Muda

Senin, 16 November 2026 | 00:02

Kompetensi dan Profesionalisme Perawat Mendesak Ditingkatkan

Minggu, 15 November 2026 | 23:49

Selengkapnya