Berita

Joko Widodo/Net

Hukum

Jokowi Persilakan Meiliana Banding, Tapi Tidak Bisa Intervensi

SABTU, 25 AGUSTUS 2018 | 07:01 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

. Presiden Joko Widodo mempersilakan Meiliana mengajukan banding atas vonis 18 bulan penjara yang diberikan Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara.

Meiliana yang divonis menodakan agama karena menyebut suara azan di masjid lebih keras dari sebelumnya, memiliki hak dalam mencari keadilan.

"Ya itu kan ada proses banding," kata Jokowi di kawasan Menteng, Jakarta, Jumat (24/8).


Namun demikian, Jokowi menegaskan bahwa dirinya tidak bisa mencampuri masalah hukum. Apalagi turut campur membatalkan vonis yang diberikan kepada Meiliana. Sebab, itu merupakan ranah yudikatif.

"Ya saya tidak bisa mengintervensi hal-hal yang berkaitan di wilayah hukum pengadilan," ujarnya.

Pada Selasa (21/8) lalu, Majelis Hakim PN Medan yang dipimpin Wahyu Prasetyo Wibowo menyatakan Meiliana terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 156 KUHP.

Pasal ini mengatur penodaan terhadap suatu golongan di Indonesia terkait ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.

Penasihat hukum Meiliana, Rantau Sibarani telah mengajukan banding atas kasus tersebut.

Kasus Meiliana bermula saat dia curhat dengan tetangganya tentang suara pengeras suara di Masjid Al Maksum Tanjungbalai, Sumatra Utara, yang lebih keras dari sebelumnya. [rus]

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Awas! Pengisian Jabatan Wapres Jadi Transaksi Politik Elite

Senin, 16 November 2026 | 02:25

Tantangan Pemerintahan Prabowo Makin Kompleks Usai Gibran Mundur

Senin, 16 November 2026 | 02:01

Ancaman Tsunami dan Anak Krakatau Bukan Alasan Pindahkan Badak Jawa

Senin, 16 November 2026 | 01:44

Gibran Lari dari Pemakzulan DPR

Senin, 16 November 2026 | 01:17

Dirjen Bina Keuda Fatoni Raih Anugerah Penggerak Transformasi Digital 2026

Senin, 16 November 2026 | 01:01

HUT ke-15 Partai Nasdem Diisi Aksi Nyata untuk Kemanusiaan

Senin, 16 November 2026 | 00:45

Persoalan Hukum Gibran Belum Selesai, Jangan Buru-buru Cari Cawapres

Senin, 16 November 2026 | 00:32

Manuver Senyap Prabowo di Balik Mundurnya Gibran

Senin, 16 November 2026 | 00:15

Piala Eman-Yoshua 2026 Jadi Ajang Seleksi Talenta Muda

Senin, 16 November 2026 | 00:02

Kompetensi dan Profesionalisme Perawat Mendesak Ditingkatkan

Minggu, 15 November 2026 | 23:49

Selengkapnya