Eks pengacara Donald Trump, Michael Cohen "nyanyi" di pengadilan. Dia mengaku telah membayar uang muka kepada dua wanita yang diklaim sebagai selingkuhan Trump. Cohen mengatakan pembayaran dilakukan agar mereka tutup mulut. Dikhawatirkan, skandal itu bisa mempengaruhi pemilihan Presiden AS 2016. Pengakuan Cohen itu pun bergulir menjadi wacana pelengseran Trump. Apa bisa?
Cohen yang menjadi pengacara Trump selama lebih dari satu dekade membeberkan hal itu pengadilan di Manhattan, New York, Selasa (21/8). Dia diadili atas delapan tuduhan kriminal, termasuk penggelapan pajak, penipuan bank, dan pelanggaran keuangan kampanye. Cohen mengaku bersalah dalam sidang selama satu jam itu demi keringanan hukuman.
Cohen mengaku diperintahkan Trump untuk membayar dua perempuan yang disebut sebagai selingkuhannya dengan dana kampanye. "Semua itu atas perintah Trump," tegas Cohen.
Diberitakan
CNN, kedua perempuan itu adalah bintang film porno Stormy Daniels dan bekas model
Playboy Karen McDougal.
Stormy Daniels dikabarkan "diguyur" USD 130 juta atau setara Rp 1,9 miliar pada pertengahan 2016. Sementara Karen "disiram" USD 150 ribu atau setara dengan Rp 2,2 miliar lewat perusahaan American Media Inc. Cohen menyebut, satu-satunya tujuan pembayaran itu adalah mempengaruhi pemilu. "Saya berpartisipasi dalam perilaku ini, untuk tujuan utama mempengaruhi pemilihan," tutur Cohen dengan suara bergetar.
Dalam undang-undang Pemilu AS, dana kampanye hanya boleh digunakan untuk kampanye. Apalagi dana itu dihimpun dari publik.
Selain itu, pembayaran uang tutup mulut tersebut tidak dilaporkan ke Komisi Pemilu Federal saat kampanye. Berdasarkan peraturan pemilu AS, pembayaran apa pun yang bertujuan untuk mempengaruhi perolehan suara harus dilaporkan. Trump pun disebut telah melakukan pelanggaran dana kampanye.
Karena itu, bergulirlah wacana pemakzulan Trump dari kursi AS 1 oleh parlemen. Ini adalah cara yang bisa dilakukan. Sebab, Konstitusi AS sendiri tak menetapkan apakah seorang presiden bisa diadili atau tidak. Namun, sejumlah ahli hukum menyatakan presiden tak bisa diadili selama masih menjabat.
Konstitusi AS menetapkan bahwa seorang presiden dapat dimakzulkan jika terkait dengan tuduhan pengkhianatan, suap, atau kejahatan tinggi dan pidana ringan lainnya.
Proses pemakzulan berawal dari parlemen. Anggota parlemen secara individu dapat mengajukan resolusi pemakzulan layaknya rancangan undang-undang. Parlemen juga dapat menggagas proses pemakzulan dengan mengajukan resolusi untuk mengizinkan penyelidikan.
Jika disetujui mayoritas anggota parlemen, pemakzulan akan berjalan. Namun, untuk memberhentikan presiden dari jabatannya, diperlukan dua pertiga mayoritas Senat. Jika seorang presiden AS dimakzulkan dan diberhentikan, wakil presiden akan mengambil alih kepemimpinan hingga pemilu selanjutnya.
Pemakzulan pernah terjadi pada dua Presiden negeri Paman Sam sepanjang negara itu berdiri. Keduanya adalah Andrew Johnson pada 1868 dan Bill Clinton di tahun 1998. Meski demikian, mayoritas Senat tak menerima penggulingan presiden sehingga mereka masih tetap menjabat.
Apakah Trump bisa bernasib sama seperti Johnson dan Clinton? Anggota dewan pertimbangan Barack Obama, Andrew Wright mengatakan bahwa pengakuan bersalah Cohen sudah cukup untuk memulai penyelidikan kemungkinan pemakzulan. Menurutnya, Konstitusi AS menyatakan bahwa para pendiri bangsa khawatir atas potensi penyelewengan wewenang, termasuk upaya mengelabui publik menjelang pemilu.
Untuk memakzulkan Trump, para penyelidik harus membuktikan bahwa dia memang memberikan uang ke Cohen untuk kepentingan pemilu. Potensi makzul kian besar. Sebab, Cohen kemungkinan akan sepakat untuk memberikan kesaksian terkait dugaan kolusi kampanye Trump dengan Rusia.
Namun, ada juga sejumlah ahli yang tak sepakat dengan pendapat Wright. Pertama, Trump bisa mengklaim bahwa pembayaran itu bukan kejahatan karena bertujuan untuk melindungi reputasinya, bukan mempengaruhi pemilu. Pihak yang berwenang menentukan jenis pelanggaran tersebut adalah Kongres berdasarkan kitab pidana.
Pendapat beberapa ahli hukum lain, meskipun pembayaran itu memang untuk mempengaruhi pemilu, pelanggaran tersebut masuk dalam ranah perdata. Bukan termasuk kejahatan tinggi atau pidana rendah. Sehingga, tidak perlu ada pemakzulan. Mereka pun menyebut, kecil kemungkinan lawan-lawan politik Trump memakzulkannya sebelum pemilu sela bulan November mendatang.
Sementara itu, Trump menanggapi wacana pemakzulan dirinya dengan ancaman. "Jika saya akhirnya diberhentikan, saya pikir pasar akan hancur, saya pikir semua orang akan sangat miskin," ancam Trump dalam wawancara dengan Fox & Friends seperti diwartakan
Sky News, Rabu (22/8). ***
