Berita

Foto/Net

Dunia

PM Kanada Bakal Terus Tekan Saudi Soal HAM

Ogah Minta Maaf
JUMAT, 10 AGUSTUS 2018 | 09:21 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Meski hubungan kedua negara tegang, Perdana Menteri (PM) Kanada Justin Trudeau ogah bermanis-manis pada Arab Saudi.
 
 Dalam komentar publik perta­manya soal konflik dengan Saudi, Trudeau menegaskan, akan tetap memperjuangkan hak asasi ma­nusia. Ancaman dari Saudi tidak akan mampu membungkam upayanya. Trudeau menolak tegas desakan Saudi untuk mencabut seruan pembebasan aktivis hak-hak sipil yang dipenjara.

Pernyataan Trudeau itu menunjukkan, pertikaian diplomatik akan meningkat di antara kedua negara. Namun Kanada telah berbicara langsung dengan pihak Kerajaan Arab Saudi da­lam upaya untuk menyelesaikan apa yang disebutnya "perbedaan pendapat diplomatik."


"Kami terus terlibat secara diplomatis dan politis dengan pemerintah Arab Saudi. Kami menghormati kepentingan mereka di dunia, dan mengakui bahwa mereka telah membuat kemajuan dalam sejumlah isu penting," kata PM Trudeau, sebagaimana dikutip dari The Guardian, kemarin.

Dia bersikeras, Kanada akan terus menekan Saudi soal HAM.

"Kami akan, pada saat yang sama, terus berbicara dengan jelas dan tegas mengenai isu-isu hak asasi manusia di dalam dan luar negeri, di mana pun kami melihat hal tersebut sangat dibu­tuhkan," tegas Trudeau.

Namun, Saudi tersinggung. Kanada dinilai lancang mengu­rusi urusan dalam negeri Saudi. Negeri kaya minyak itu mulai melakukan pengusiran diplomat hingga penarikan siswa mereka yang belajar di Kanada.

Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Adel al-Jubeir, menggam­barkan perselisihan itu sebagai "masalah keamanan nasional."

Kepada para wartawan, ia juga mengatakan bahwa pihak kera­jaan masih mempertimbangkan langkah-langkah tambahan ter­hadap Kanada.

"Kanada perlu memperbaiki kesalahan besar," kata al-Jubeir pada konferensi pers di Riyadh. "Tidak ada yang bisa dimediasi. Kesalahan telah dibuat dan kesalahan harus diperbaiki."

Ketika ditanya apakah Kanada siap untuk meminta maaf ke Saudi, PM Trudeau menjawab pertanyaan itu.

"Warga Kanada selalu meng­harapkan pemerintah kita un­tuk berbicara dengan kuat dan tegas, jelas dan sopan, tentang perlunya menghormati hak asasi manusia di seluruh dunia. Kami akan terus melakukan itu," katanya.

Dia juga menghindari per­tanyaan tentang keengganan Amerika Serikat mendukung Ka­nada dalam perselisihan. "Kami mengakui bahwa setiap negara memiliki hak untuk membuat keputusan sendiri ketika me­nyangkut diplomasi dan hubungan internasional," katanya.

"Saya tidak akan pernah me­maksakan pada negara lain apa reaksi mereka seharusnya atau apa tanggapan mereka seharusnya."

Sejumlah negara telah menya­takan dukungan terhadap Saudi, termasuk Mesir dan Rusia.

"Kami selalu mengatakan bahwa politisasi masalah hak asasi manusia tidak dapat di­terima," ujar Maria Zakharova, juru bicara kementerian luar negeri Rusia, kepada wartawan pada Rabu.

"Apa yang mungkin dibu­tuhkan dalam situasi ini adalah saran dan bantuan konstruktif daripada kritik dari 'alasan moral'," dia menambahkan.

Sementara itu, Amerika Serikat sejauh ini menolak masuk ke dalam kisruh tersebut. Dalam sebuah pernyataan tertulis, Ke­menterian luar negeri setempat menggambarkan kedua negara sebagai sekutu dekat.

"Kedua belah pihak harus menyelesaikannya secara diplo­matis bersama-sama. Kami tidak dapat melakukannya (terlibat) untuk mereka," kata Heather Nauert, juru bicara Kemlu AS.

Konflik antara kedua negara mulai memanas sejak akhir pekan lalu, ketikan Kemente­rian Luar Negeri Kanada me­nyatakan keprihatinannya atas penangkapan terhadap tokoh masyarakat sipil Saudi dan aktivis hak-hak wanita.

Arab Saudi membalas pada Minggu 5 Agustus, mengusir duta besar Kanada dan mem­bekukan perjanjian dagang dan investasi terbaru dengan negara tersebut. Serta menarik pelajarnta yang sekolah di sana. ***

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Tambahan Dana BBM Subsidi Tembus Rp2 Triliun per Hari

Jumat, 10 April 2026 | 02:02

HIPKA Dorong Kepercayaan Pengusaha di Tengah Ketidakpastian Global

Jumat, 10 April 2026 | 01:26

Warga Dunia Khawatir Konflik Iran-Israel Kembali Pecah

Jumat, 10 April 2026 | 01:19

Perlu Hitungan Matang Jaga Ketahanan BBM

Jumat, 10 April 2026 | 01:04

Sandiaga Uno Raih Penghargaan Muzakki Teladan Berdampak

Jumat, 10 April 2026 | 00:31

Prabowo Cerdas Sikapi Wacana Impeachment

Jumat, 10 April 2026 | 00:18

Masa Depan Jakarta Ada di Kota Tua dan Kepulauan Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 00:05

Gencatan Senjata Iran-Israel Bukan Akhir Konflik, Indonesia Wajib Waspada

Kamis, 09 April 2026 | 23:41

Badan Pelaksana Otoritas Danau Toba Butuh Pemimpin Baru

Kamis, 09 April 2026 | 23:24

MRT Adalah Game Changer Transformasi Kota Tua Jakarta

Kamis, 09 April 2026 | 23:03

Selengkapnya