Berita

Kursi RI1/Net

Politik

Ideologi Mati, Koalisi Cuma Soal Cawapres, Logistik, Dan Jatah Kabinet

RABU, 08 AGUSTUS 2018 | 07:35 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Koalisi yang dibangun partai-partai penantang calon presiden petahana Joko Widodo masih berjalan alot.

Gerindra, Demokrat, PAN, dan PKS masih belum menemukan titik temu soal nama calon wakil presiden (cawapres) yang akan diusung untuk mendampingi Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di Pilpres 2019.

Pendiri lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saiful Mujani bahkan menyebut logika koalisi yang dibangun untuk koalisi ini adalah “aku dapat apa”.


“Di koalisi partai-koalisi pendukung prabowo masih berkutat masalah 'partai aku dapat apa'. Tiga partai masing-masing ingin cawapres. deadlock,” ujarnya dalam akun Twitter @saiful_mujani, Rabu (8/8).

Dia memprediksi jatah cawapres itu akan didapat Demokrat, meski partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu datang di tikungan terakhir.

“Kenapa Demokrat? Mungkin Demokrat punya logistik untuk kerja. PKS dan PAN? mungkin kurang,” urainya.

PAN dan PKS, sambungnya, bisa keluar barisan dan menarik PKB untuk membentuk poros baru. Tapi poros ini butuh capres yang kuat dan logistik yang bisa membantu ketiga partai untuk kampanye legislatif.

“Apa ada calon yang sanggup? Mungkin Gatot dan..?” sambung Saiful Mujani.

Namun demikian, dia memprediksi PKB akan susah keluar dari koalisi Jokowi. Sebab, PKB saat ini memiliki empat menteri di kabinet Jokowi.

Sementara mengenai sikap PKB yang mengulur dukungan dan mendorong Muhaimin Iskandar sebagai cawapres, dia menilai itu sebatas cara PKB untuk mencari perhatian lebih dari Jokowi.

“PKS bagaimana? Lihat siapa aja yang bisa bantu logistik untuk kampanye PKS. Tidak menutup kemungkinan kalau koalisi Jokowi lebih memenuhi kebutuhan itu. tapi bisa juga Demokrat bantu logistik PKS” tukasnya.

Dari pola analisanya di atas, Saiful Mujani menyimpulkan bahwa logika koalisi yang dipakai saat ini cukup sederhana, yakni sebatas soal cawapres, logistik, dan jatah kabinet.

“Kalau tidak ketiganya, dua di antaranya juga boleh. Bahkan hanya satu aja dari tiga akhirnya boleh juga. sangat duniawi akhirnya,” tukasnya.

“Tidak ada ideologi. Ideologi emang udah lama mati dan udah dikubur. Partai-partai itu yang menguburnya,” tutup Saiful Mujani. [ian]

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Awas! Pengisian Jabatan Wapres Jadi Transaksi Politik Elite

Senin, 16 November 2026 | 02:25

Tantangan Pemerintahan Prabowo Makin Kompleks Usai Gibran Mundur

Senin, 16 November 2026 | 02:01

Ancaman Tsunami dan Anak Krakatau Bukan Alasan Pindahkan Badak Jawa

Senin, 16 November 2026 | 01:44

Gibran Lari dari Pemakzulan DPR

Senin, 16 November 2026 | 01:17

Dirjen Bina Keuda Fatoni Raih Anugerah Penggerak Transformasi Digital 2026

Senin, 16 November 2026 | 01:01

HUT ke-15 Partai Nasdem Diisi Aksi Nyata untuk Kemanusiaan

Senin, 16 November 2026 | 00:45

Persoalan Hukum Gibran Belum Selesai, Jangan Buru-buru Cari Cawapres

Senin, 16 November 2026 | 00:32

Manuver Senyap Prabowo di Balik Mundurnya Gibran

Senin, 16 November 2026 | 00:15

Piala Eman-Yoshua 2026 Jadi Ajang Seleksi Talenta Muda

Senin, 16 November 2026 | 00:02

Kompetensi dan Profesionalisme Perawat Mendesak Ditingkatkan

Minggu, 15 November 2026 | 23:49

Selengkapnya