Berita

Foto/Net

Nusantara

Liburkan Perkantoran Di Jalur Asian Games

Ganjil Genap & Tutup Pintu Tol Masih Macet
SENIN, 06 AGUSTUS 2018 | 09:09 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Perluasan sistem ganjil genap di Jakarta menuai pro dan kontra. Ada setuju karena berhasil meningkatkan peng­gunaan angkutan umum. Tetapi banyak menolak. Sebab, hanya memindahkan kemacetan.

 Misalnya, setelah diber­lakuan tilang ganjil genap sejak 1 Agustus lalu, terjadi kemac­etan parah di ruas jalan alteri. Apalagi, dilakukan lagi penutu­pan sejumlah pintu tol. Ini malah menambah kemacetan di seputar pintu tol yang ditutup tersebut.

Pengamat tata kota dari Uni­veristas Trisakti Nirwono Joga meminta Pemprov DKI Jakarta mengevaluasi penerapan ganjil genap. Sebab, hanya memind­ahkan titik macet lokasi jalan protokol ke ruas jalan lain yang terhubung dengan jalan berlaku­nya ganjil genap.


"Semestinya buat kajian yang lebih mendalam dan menyeluruh sebelum pemberlakuan ganjil genap. Saat uji coba hasil riilnya bagaima­na? Jangan kesanmya coba-coba terus," ujar Nirwono saat berbincang dengan Rakyat Merdeka.

Pemprov DKI, disebutnya tidak mengkaji dengan serius analisis dampak kebijakan ini. Selain itu yang paling penting, ketersediaan transportasi umum yang memadai dan bisa diandal­kan belum maksimal.

"Dampaknya kan banyak seka­li. Bagaimana dengan warga yang tinggal dan bekerja di kawasan yang terkena penerapan kebijakan ini? Bagaimana aktivitas warga di daerah tersebut, bagaimana dampak ekonomi dan sosial­nya. Sedangkan angkutan umum massal belum ada dan tidak bisa diandalkan, masih banyak PR lainnya," papar Nirwono.

Lebih baik, lanjutnya, Pem­prov DKI mengatur libur ber­sama bagi perkantoran di jalur penting Asian Games selama perhelatan berlangsung daripada ganjil genap dan tutup sebagian pintu tol. Selain menghindari kepadatan lalu lintas, kebijakan ini juga dapat memberi kesem­patan warga meluangkan waktu menonton perhelatan olahraga terbesar se-Asia ini.

Ketua Angkutan Barang DPP Organda Ivan Kamadjaja men­geluhkan kebijakan perluasan ganjil genap. Angkutan barang yang jumlahnya tak signifikan ikut kena imbasnya.

"Cuma tiga persen angkutan golongan IV dan V. Harusnya ang­kutan barang tidak berlaku dengan kebijakan ini," keluh Ivan.

Para pengusaha angkutan ba­rang sudah kena dampak tamba­han biaya. Bisnis logistik terpaksa diperpanjang agar tak terkena ke­bijakan ganjil genap. Contohnya, jika biasanya 10 truk beroperasi. Sekarang hanya enam atau tujuh tergantung pelatnya.

"Terus operasional kita harus nambah shift, kan ribet. Ngaka­lin bagaimana caranya, tapi ini menimbulkan biaya tambahan," terang dia.

Dari sisi angkutan umum, ini menguntungkan. PT Transja­karta mencatat ada kenaikan penumpang pada hari pertama penerapan sanksi ganjil genap. Penumpang meningkat dari 567.250 orang di hari Selasa (31/7) menjadi 589.544 pen­umpang pada Rabu (1/8).

"Berarti terjadi peningkatan penumpang," ujar Humas Tran­sjakarta Wibowo dalam siaran persnya kepada Rakyat Merdeka.

"Tapi ini masih perlu kajian, evaluasi, bahkan riset. Bisa dari ganjil genap, tapi mungkin saja dari peningkatan layanan yang dilakukan Transjakarta secara terus menerus," tambahnya.

Wibowo mengaku sejumlah armadanya terjebak kemacetan saat hari pertama diberlakukan­nya tilang ganjil genap.

Pihaknya juga menambah 28 bus pada Juli 2018 lalu untuk meng­hadapi perluasan ganjil genap di sejumlah ruas jalan di Jakarta.

Kasat Lantas Polres Jakarta Timur AKBP Sutimin menam­bahkan, dua hari penerapan sistem ganjil genap, berhasil mengurangi kemacetan. Secara umum mobilitas kendaraan tu­run. Kecepatan kendaraan yang melintas di wilayah Jakarta Timur jika biasanya hanya lima kilome­ter per jam, kini kecepatannya naik 20 persen dari biasanya.

Gubernur DKI Jakarta An­ies Baswedan menyebut, ada pengecualian dalan kebijakan perluasan pembatasan kend­araan berdasarkan nomor pelat ganjil-genap selama Asian Games 2018. Masyarakat difabel boleh melintas. Hal ini tertuang dalam Pergub Nomor 77 Tahun 2018 yang disahkan Gubernur Anies Baswedan pada Selasa (31/7).

"Kami menyadari untuk pe­nyandang disabilitas kebutu­han akses mereka lebih tinggi. Karena itu dikecualikan dalam aturan kebijakan ganjil-genap," ungkapnya.

Anies mengimbau masyarakat yang mengeluh dengan kebi­jakan ini mulai menyesuaikan diri. "Kan sudah satu bulan kemarin kita memulai, karena itu ya sekarang mari kita sama-sama menyesuaikan. Semuanya sama kok," ujarnya. ***

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

Mengapa 2026 adalah Momentum Transformasi, Bukan Resesi?

Senin, 13 April 2026 | 00:01

Armada Pertamina Terus Distribusikan Energi di Tengah Tantangan Global

Minggu, 12 April 2026 | 23:40

KSAL Sidak Kesiapan Tempur Markas Petarung Marinir

Minggu, 12 April 2026 | 23:11

OTT: Prestasi Penegakan Hukum atau Alarm Kegagalan Sistem

Minggu, 12 April 2026 | 22:46

Modus Baru Pemerasan Bupati Tulungagung: Dikunci Sejak Awal

Minggu, 12 April 2026 | 22:22

Ketum Perbakin Jakarta: Brimob X-Treme 2026 Ajang Pembibitan Atlet Nasional

Minggu, 12 April 2026 | 22:11

Isu Kudeta Prabowo Dinilai Bagian Konsolidasi Politik

Minggu, 12 April 2026 | 21:47

KPK Duga Adik Bupati Tulungagung Tahu Praktik Pemerasan

Minggu, 12 April 2026 | 21:28

Brimob X-Treme 2026: Dari Depok untuk Panggung Menembak Dunia

Minggu, 12 April 2026 | 21:08

Polisi London Tangkap 523 Demonstran Pro-Palestina

Minggu, 12 April 2026 | 20:06

Selengkapnya