Berita

Politik

Perludem: Keterpilihan Perempuan Di Pilkada 2018 Stagnan

RABU, 01 AGUSTUS 2018 | 15:35 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Pada Pilkada serentak 2018, hanya ada 31 perempuan dari total 342 orang yang terpilih jadi kepala dan wakil kepala daerah (9.06 persen). Angka ini cenderung stagnan jika dibandingkan dengan pilkada-pilkada sebelumnya.

Pada Pilkada serentak 2015, ada 8.7 persen perempuan yang menang, sementara Pilkada serentak 2017, hanya 5.90 persen.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, data ini menegaskan ketimpangan partisipasi perempuan di Pilkada serentak yang digelar dalam tiga gelombang pada 2015, 2017, dan 2018.


Rekapitulasi hasil Pilkada tiga gelombang itu hanya melahirkan total 92 perempuan kepala dan wakil kepala daerah (8.49 persen). Mereka tersebar di 91 daerah (4 provinsi, 69 kabupaten, dan 18 kota) dari 542 daerah yang menggelar pilkada.

Di Pilkada 2018, sebanyak 14 perempuan terpilih menjadi kepala daerah dan 17 perempuan terpilih menjadi wakil kepala daerah. Mereka terpilih dengan rata-rata kemenangan 46.84 persen.

Perempuan ini menang di 31 daerah (18.13 persen) yaitu di tiga provinsi (satu gubernur, dua wakil gubernur); 19 kabupaten (10 bupati, sembilan wakil bupati); dan sembilan kota (tiga walikota, enam wakil walikota).

Jika dibandingkan dengan 101 perempuan yang mendaftar sebagai calon kepala daerah, hanya 30.69 persen saja perempuan yang bisa memenangkan pilkada.

"Angka keterpilihan ini juga cenderung stagnan dari pilkada ke pilkada. Di Pilkada 2015, angka keterpilihannya 37.1 persen dan di Pilkada 2017 angka keterpilihannya 26.67 persen," ujar Titi Anggraini. [rus]

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Strategi Perang Laut Iran Miliki Relevansi dengan Indonesia

Minggu, 19 April 2026 | 05:59

Inflasi Pengamat dan Ilusi Kepakaran di Era Digital

Minggu, 19 April 2026 | 05:45

Relawan MBG Kini Wajib Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Minggu, 19 April 2026 | 05:23

PB HMI Ajak Publik Pakai Rasionalitas Hadapi Polemik JK

Minggu, 19 April 2026 | 04:55

Perlawanan Iran: Prospek Tatanan Dunia Baru

Minggu, 19 April 2026 | 04:35

PDIP Setuju Parpol Wajib Lapor soal Pendidikan Politik Pakai Uang Negara

Minggu, 19 April 2026 | 04:15

JK: Rismon Mau Ketemu Saya dengan Tujuh Orang, Saya Tolak!

Minggu, 19 April 2026 | 03:53

Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi Militer di Papua

Minggu, 19 April 2026 | 03:30

Belajar dari Era Jokowi, PDIP Ingatkan Partai Koalisi Pemerintah Jangan Antikritik

Minggu, 19 April 2026 | 03:14

Indonesia Harus Belajar Filsafat dan Strategi dari Perang Laut Iran 2026

Minggu, 19 April 2026 | 02:55

Selengkapnya