Berita

Suhud Aliyudin/Net

Politik

PKS Lebih Takut Ditinggal Ulama Ketimbang Prabowo

SENIN, 30 JULI 2018 | 18:24 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) lebih khawatir ditinggal ulama dibanding Ketua Umum Partai Gerindra yang juga bakal Calon Presiden Prabowo Subianto.

"Kami menghargai dan berterima kasih kepada GNPF Ulama yang merekomendasikan Habib Salim Segaf al Jufri sebagai cawapres mendampingi pak Prabowo. Karena sejalan dengan prinsip perjuangan PKS, yang akan senantiasa bersama umat dan ulama. Karena kami sebenarnya lebih khawatir ditinggal umat dan ulama ketimbang ditinggal Pak Prabowo," kata Demikian disampaikan Direktur Pencapresan DPP PKS, Suhud Aliyudin, Senin (30/7).

Ketidakkhawatiran ditinggal Prabowo ketimbang ulama setidaknya sesuai dengan pernyataannya beberapa waktu lalu di hadapan media, bahwa komunikasi dengan Gerindra terkait posisi capres-cawapres belum mencapai 100 persen, dan masih terbukanya semua kemungkinan.


"Proses komunikasi sekarang sudah bisa dikatakan 80 persen. Tapi di dalam politik kan semua kemungkinan bisa terjadi. Tinggal 20 persen lagi," kata Suhud.

Dia bahkan menyebut masih ada kemungkinan PKS dan Gerindra tidak menemukan kesepakatan. Hal itu, menurutnya akan ditentukan dalam komunikasi di antara kedua partai beberapa hari ke depan.

Menaggapi hal ini, pengamat politik Ray Rangkuti berpendapat, bawah wajar saja PKS menerima rekomendasi GNPF Ulama karena kebetulan yang direkomendasikan sebagai cawapres Prabowo adalah ketua majelis syuronya. Namun menurutnya, semua tergantung Prabowo apakah akan mengikuti rekomendasi GNPFU atau tidak.

Ray menambahkan bahwa Prabowo kemungkinan akan berpikir dua kali memilih cawapres dari PKS karena akan membawanya terlalu ke pojok kanan.

"Apalagi dari sisi elektabilitas tidak akan signifikan meningkatkan suara Prabowo," tutupnya. [rus]

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Strategi Perang Laut Iran Miliki Relevansi dengan Indonesia

Minggu, 19 April 2026 | 05:59

Inflasi Pengamat dan Ilusi Kepakaran di Era Digital

Minggu, 19 April 2026 | 05:45

Relawan MBG Kini Wajib Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Minggu, 19 April 2026 | 05:23

PB HMI Ajak Publik Pakai Rasionalitas Hadapi Polemik JK

Minggu, 19 April 2026 | 04:55

Perlawanan Iran: Prospek Tatanan Dunia Baru

Minggu, 19 April 2026 | 04:35

PDIP Setuju Parpol Wajib Lapor soal Pendidikan Politik Pakai Uang Negara

Minggu, 19 April 2026 | 04:15

JK: Rismon Mau Ketemu Saya dengan Tujuh Orang, Saya Tolak!

Minggu, 19 April 2026 | 03:53

Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi Militer di Papua

Minggu, 19 April 2026 | 03:30

Belajar dari Era Jokowi, PDIP Ingatkan Partai Koalisi Pemerintah Jangan Antikritik

Minggu, 19 April 2026 | 03:14

Indonesia Harus Belajar Filsafat dan Strategi dari Perang Laut Iran 2026

Minggu, 19 April 2026 | 02:55

Selengkapnya