Berita

Agus Harimurti Yudhoyono/Net

Politik

Demokrat: Prabowo Resmi Pinang AHY

AHY Bukan Produk Politik Dinasti
RABU, 25 JULI 2018 | 16:12 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Agus Harimurti Yudhoyono adalah figur muda calon pemimpin nasional yang dikehendaki rakyat. AHY bukan produk politik dinasti di Partai Demokrat.

Politisi Partai Demokrat Andi Arief mengatakan, pasca Pilpres 2014, pihaknya terus memonitor siapa figur yang tepat untuk diusulkan di Pilpres 2019. Dari banyak nama, justru AHY yang dikehendaki rakyat.

"Partai Demokrat sejak 2014 terus memonitor kehendak rakyat terhadap Pak De Karwo, TGB, Rido dari internal partai. Dari eksternal ada CT, SMI, Rizal Ramli, Khofifah, YIM, Dede Yusuf dll. Setelah Pilkada DKI justru AHY yang kalah bertarung justru dikehendaki publik cawapres," tulis dia di akun Twitter ‏@AndiArief__, Rabu (25/7).


Kini, nama AHY masuk di banyak lembaga survei sebagai calon wakil presiden (Cawapres) potensial.

Dan tidak sedikit pengamat yang menilai AHY bisa dipasangkan dengan petahana Joko Widodo atau Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Sunianto.

"SBY dan Partai Demokrat tidak pernah tawarkan AHY cawapres pada Jokowi dan Prabowo. Jokowi justru bicara pada SBY, AHY diterima publik. Prabowo juga melihat AHY kurang lebih sama, dan resmi meminang 2019. AHY tidak ajimumpung, justru meminta Prabowo juga hitung figur lain juga," ujar Andi Arief.

Baca: Kalau SBY Dinasti, Ani Yudhoyono Pasti Dipaksakan Maju Pilpres 2014

Dengan begitu, lanjut Andi Arief, AHY bukan produk politik dinasti sebaliknya SBY dan Demokrat sukses melakukan regenerasi.

"Kalau rakyat dan tokoh politik mempertimbangkan juga bahwa AHY selain punya kapasitas dan elektabilitas adalah juga anak SBY, itu bukan politik dinasti. Tapi SBY dan demokrat sukses lakukan regenerasi," tutupnya. [rus]

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Strategi Perang Laut Iran Miliki Relevansi dengan Indonesia

Minggu, 19 April 2026 | 05:59

Inflasi Pengamat dan Ilusi Kepakaran di Era Digital

Minggu, 19 April 2026 | 05:45

Relawan MBG Kini Wajib Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Minggu, 19 April 2026 | 05:23

PB HMI Ajak Publik Pakai Rasionalitas Hadapi Polemik JK

Minggu, 19 April 2026 | 04:55

Perlawanan Iran: Prospek Tatanan Dunia Baru

Minggu, 19 April 2026 | 04:35

PDIP Setuju Parpol Wajib Lapor soal Pendidikan Politik Pakai Uang Negara

Minggu, 19 April 2026 | 04:15

JK: Rismon Mau Ketemu Saya dengan Tujuh Orang, Saya Tolak!

Minggu, 19 April 2026 | 03:53

Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi Militer di Papua

Minggu, 19 April 2026 | 03:30

Belajar dari Era Jokowi, PDIP Ingatkan Partai Koalisi Pemerintah Jangan Antikritik

Minggu, 19 April 2026 | 03:14

Indonesia Harus Belajar Filsafat dan Strategi dari Perang Laut Iran 2026

Minggu, 19 April 2026 | 02:55

Selengkapnya