Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua menilai sudah sepatutnya warga ibukota mengapresiasi Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan wakilnya, Sandiaga Uno, menyusul tingginya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) APBD DKI Jakarta Tahun 2017 yang mencapai Rp13,165 triliun.
Pasalnya duet pemimpin pemenang 58 persen suara Pilkada DKI Jakarta ini mampu menghemat anggaran.
"Anies-Sandi tidak bisa disalahkan terkait tingginya Silpa 2017, karena Anies- Sandi tidak ikut menyusun APBD dan APBDP DKI 2017," kata Inggard, Selasa (17/7).
Menurut Inggard, APBD DKI 2017 disusun pemerintahan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Wagub Djarot Saiful Hidayat.
"Tingginya Silpa itu karena ada penghematan anggaran dan meningkatnya pendapatan daerah. Faktor lain karena ada sejumlah pimpinan SKPD yang dipilih Ahok-Djarot kinerjanya minim. Hanya bisa menganggarkan tetapi tidak bisa menyerap," papar Inggard.
Inggard mengungkapkan, pendapatan tahun anggaran 2017 meningkat Rp14,12 triliun atau meningkat 23, 78 persen.
"Masyarakat Jakarta mesti berterima kasih kepada Anies- Sandi yang telah berhasil memacu peningkatan pendapat secara signifikan," tutur Inggard lagi.
Inggard juga meminta Anies- Sandi untuk mencopot pimpinan SKPD pilihan Ahok, yang tidak bisa bekerja dengan baik, penyerapannya rendah.
"Para pimpinan SKPD itu hanya bisa menganggarkan, tetapi tidak direncanakan secara baik, akibatnya penganggaran tidak bisa terserap," ucap Inggard menegaskan.
Sementara itu, pendapatan dan penerimaan Pemprov DKI di tahun anggaran 2017 mencapai Rp73,51 triliun. Jumlah tersebut meningkat 102,36 persen dari anggaran sebelumnya.
Fakta ini dibenarkan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Michael Rolandi. Ia menjelaskan, pendapatan DKI meningkat Rp14,12 triliun atau 23,78 persen dari realisasi anggaran 2016 yang hanya sebesar Rp59,39 triliun.
Belanja dan pengeluaran pembiayaan 2017 mencapai Rp61,05 triliun atau 85 persen dari anggaran sebelumnya. Pengeluaran pembiayaan itu meningkat Rp9,36 triliun atau 18,11 persen dari realisasi 2016 yang hanya sebesar Rp51,68 triliun.
Pencapaian realisasi pendapatan dan belanja daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tahun 2017, PAD mencapai Rp43,88 triliun, meningkat Rp6,99 triliun dari 2016 sebesar Rp36,88 triliun.
Realisasi pendapatan daerah juga didapat dari dana perimbangan yang mencapai Rp18,96 triliun atau 101,46 persen dari target. Realisasi belanja daerah mencapai Rp51,82 triliun. Realisasi belanja daerah itu dipengaruhi dari efisien pelaksanaan anggaran di SKPD, pengadaan tanah yang mencapai 57,63 persen.
Adapun realisasi penerimaan pembiayaan daerah mencapai Rp8,71 triliun. Lalu realisasi pengeluaran pembiayaan mencapai Rp9,2 triliun atau 92,25 persen dari target.
Kalau angka Silpa ada di kisaran Rp13,165 triliun. Besarnya Silpa karena kinerja pendapatan dan penerimaan pembiayaan Pemprov DKI . Ditambah adanya setoran Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Pusat senilai Rp4,3 triliun. [nes]
